Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Korea Selatan, Lee Sang-min, didesak parlemen untuk mundur karena pemerintah dianggap gagal menanggapi tragedi Halloween di Itaewon. Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi telah mengeluarkan mosi pemecatan Lee pada Minggu (11/12/2022).
Butuh dukungan setidaknya 150 suara agar mosi disetujui oleh parlemen beranggotakan 299 orang. Mosi mendapatkan dukungan 182 dari 183 anggota parlemen yang memberikan suara, satu suara dinyatakan tidak sah.
Melansir Yonhap, mosi diajukan oleh oposisi utama Partai Demokrat pada 8 Desember. Demokrat memiliki 169 anggota di majelis. Pemungutan suara harus dilakukan dalam waktu 72 jam setelah mosi diajukan, jika tidak akan secara otomatis dibatalkan, menurut undang-undang Majelis Nasional.
Seorang pejabat di kantor kepresidenan mengatakan, tidak ada tanggapan terkait seruan pemecatan terhadap Lee, yang dipandang sebagai mosi pemecatan. Pejabat itu juga mengatakan, mosi bertentangan dengan upaya berkelanjutan pemerintah Presiden Yoon Suk-yeol untuk mengungkap penyebab insiden Itaewon.
Biasanya, memerlukan waktu satu hari untuk mosi pemecatan yang disetujui parlemen berada di kantor presiden. Setelah secara resmi diinfokan tentang mosi tersebut, Yoon diperkirakan akan mengumumkan penolakannya terhadap mosi tersebut.
Sebelumnya, mosi serupa juga disetujui parlemen setelah diajukan oleh Demokrat pada akhir September. Mosi itu menyerukan pemecatan terhadap Menteri Luar Negeri, Park Jin, atas serangkaian kecelakaan selama perjalanan Yoon ke Inggris dan Amerika Serikat awal bulan itu. Yoon menolak mosi saat itu.
Mosi tersebut ditolak Partai Kekuatan Rakyat (PKR) yang menjalankan pemerintahan. PKR menganggap mosi sebagai trik terselubung dari Demokrat untuk mengalihkan perhatian publik, dari seruan penyelidikan korupsi yang meningkat terhadap ketua Demokrat Lee Jae-myung.
"Pernahkah Anda memikirkan mengapa Demokrat melanjutkan mosinya yang tidak dapat dibenarkan dan tidak efektif? Ini dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian publik dari penangkapan dan penghukuman Lee," kata pimpinan PKR Chung Jin-suk.
Demokrat mengancam akan memakzulkan Lee Sang-min, bila Yoon menolak untuk menyetujui mosi pemecatan.
"Mosi pemecatan adalah perintah dari publik untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab. Jika Presiden Yoon terus menolak, kami pasti akan memobilisasi semua otoritas parlemen untuk meminta pertanggungjawaban (Lee) atas tragedi itu," kata juru bicara Demokrat, Lee Soo-jin.
Melansir BBC, Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan merupakan badan pemerintahan yang mengawasi polisi. Mereka dikritik karena polisi gagal menangani tragedi di Itaewon yang menewaskan 156 orang dan melukai 152 lainnya pada 29 Oktober.
Insiden Itaewon terjadi saat orang banyak berkumpul untuk merayakan Halloween tanpa batasan untuk pertama kalinya sejak awal COVID-19. Itaewon merupakan distrik kehidupan malam populer di ibu kota Seoul, memiliki jalan-jalan sempit dan gang-gang yang dipenuhi bar dan restoran.
Pemimpin kepolisian Korea Selatan, Yoon Hee-keun, mengakui adanya tanggap darurat tidak memadai dan berjanji akan melakukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut.
Menteri Lee juga meminta maaf di Majelis Nasional atas insiden di Itaewon.
"Sangat menyedihkan bagi saya sebagai seorang ayah yang memiliki seorang putra dan putri sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata betapa tidak nyatanya situasi ini, dan sulit untuk menerima situasi ini," kata Lee.