Jakarta, IDN Times - Pemerintah Sri Lanka menaikkan harga bahan bakar di negaranya. Hal itu menyebabkan warga negara Sri Lanka semakin mengalami kesulitan di tengah krisis ekonomi.
Krisis ekonomi yang sedang dialami Sri Lanka saat ini disebut sebagai krisis paling buruk sepanjang sejarah negara tersebut.
Perusahaan Bahan Bakar Sri Lanka, Ceylon, menyatakan bahwa mereka menaikkan harga solar sebesar 15 persen menjadi 460 rupee per atau sekitar Rp19 ribu liter. Sementara, bensin naik sebesar 22 persen menjadi 550 rupee atau sekitar Rp22 ribu per liter, dilansir Aljazeera pada Minggu (26/06/2022).
Pemberitahuan tersebut diumumkan ketika menteri energi, Kanchana Wijesekera, menyampaikan bahwa akan ada penundaan tanpa batas waktu untuk mendapatkan pengiriman bahan bakar baru.
Wijesekera juga menambahkan, pengiriman yang harusnya datang minggu lalu belum datang. Sedangkan, pengiriman yang dijadwalkan tiba minggu depan tidak akan datang karena masalah perbankan.
Sejak merdeka pada 1948, krisis ekonomi yang dialami Sri Lanka saat ini disebut menjadi yang terburuk. Sebab, cadangan devisa berada pada rekor terendah, sehingga pemerintah mengalami kesulitan untuk membiayai impor kebutuhan pokok seperti bahan bakar, makanan, dan obat-obatan.
"Kami mengalami kesulitan untuk mendapatkan pemasok karena mereka enggan menerima letter of credit dari bank kami. Tercatat lebih dari 700 juta dolar AS dalam pembayaran yang telah jatuh tempo, sehingga saat ini pemasok menginginkan pembayaran di muka," kata Wijesekera dikutip dari CNN.
Sejak dikeluarkannya kebijakan kenaikan harga bahan bakar dan juga minimnya ketersediaan di Sri Lanka, warga mulai mengantre berhari-hari di SPBU untuk mendapatkan bahan bakar.
Demonstrasi mulai bermunculan di Kolombo dan menuntut Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk turun dari jabatannya akibat krisis ini. Militer kemudian dikerahkan oleh pemerintah untuk mengamankan kerusahan yang terjadi dan menjaga SPBU dari kerusuhan.
Militer kemudian mengalami bentrokan beberapa kali dengan warga akibat kerusuhan yang terjadi di SPBU.
"Kelompok yang terdiri dari 20 hingga 30 orang melempari batu dan merusak truk militer," kata juru bicara militer Nilantha Premaratne kepada AFP.
Wijesekera menyatakan, pengerahan militer oleh pemerintah selain untuk mengamankan kerusuhan, juga bertujuan untuk mengeluarkan token kepada warga yang menunggu berhari-hari di SPBU.