Buntut Perang Rusia-Ukraina, Jerman Batalkan Tutup 3 PLTN

18 Okt 2022, 16:55 WIB

Ilustrasi fasilitas nuklir (Pexels.com/Markus Distelrath)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Jerman sedang mencari kerangka hukum untuk memperpanjang usia pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang mereka miliki sampai tahun depan.

Kanselir Jerman, Olaf Scholz, telah meminta hal itu kepada Kementerian Ekonomi, Lingkungan dan Keuangan pada Senin (17/10/2022).

Berlin sebenarnya telah berencana menghentikan secara bertahap PLTN yang mereka miliki akhir tahun ini. Namun, karena ancaman krisis energi sebagai dampak perang Rusia di Ukraina, pemerintah sedang mengupayakan agar PLTN tersebut tetap hidup sampai tahun depan.

1. PLTN memasok 6 persen energi Jerman

Kanselir Jerman Olaf Scholz (Twitter.com/ Bundeskanzler Olaf Scholz)

Konflik Rusia-Ukraina berdampak pada menyusutnya pasokan gas yang dibutuhkan Jerman dari Moskow. Ekonomi Jerman bisa mengalami kerugian akibat krisis energi yang melanda.

Untuk tetap membuat negaranya aman , Scholz telah memberikan perintah agar PLTN tetap beroperasi hingga April tahun depan, dikutip dari BBC.

Jerman masih memiliki tiga PLTN yang tersisa. Rencana awal tiga PLTN itu akan ditutup akhir tahun ini. Rencana tersebut telah dibuat sejak Kanselir Angela Merkel berkuasa, usai menyaksikan bencana nuklir Fukushima pada 2011.

PLTN Jerman memberikan pasokan sekitar 6 persen setrum dari kapasitan total yang dibutuhkan oleh raksasa ekonomi Eropa tersebut.

2. Partai koalisi bimbang dengan perintah Kanselir

Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, Jerman mendapatkan sekitar 55 persen gasnya dari Rusia. Tapi sejak konflik meletus, Rusia terus menurunkan pasokannya yang memicu harga gas melambung tinggi.

Berlin terpaksa menghidupkan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara yang terkenal kotor karena menghasilkan banyak emisi karbon. Kini PLTN juga diupayakan tetap hidup sampai tahun depan demi keamanan pasokan energi.

Perintah untuk tetap menghidupkan PLTN itu membuat Partai Hijau yang berkoalisi dengan partai Scholz mengalami kebimbangan. Secara historis, menurut Reuters, Partai Hijau memiliki riwayat anti-nuklir.

Robert Habeck, Menteri Ekonomi dari Partai Hijau, menolak berkomentar tentang perintah Kanselir Scholz. Sementara pemimpin Partai Hijau di parlemen menilai keputusan Scholz tidak memiliki alasan faktual atau teknis.

"Kami sekarang akan berdiskusi dengan kelompok parlemen kami bagaimana menghadapi keputusan Kanselir," kata pemimpin Partai Hijau, Katharina Droege dan Britta Hasselmann.

3. Scholz minta dasar hukum untuk kebijakannya

Ilustrasi listrik (IDN Times/Arief Rahmat)

Ada tiga PLTN yang dimiliki Jerman, yakni Isar 2, Neckarwestheim 2 dan Emsland. Dalam pernyataannya, Scholz meminta dasar hukum dibuat untuk tiga PLTN itu agar tetap beroperasi hingga 15 April 2023.

Melansir Deutsche Welle, Kanselir juga meminta kementerian terkait menyajikan undang-undang yang dinilai ambisius, yakni untuk meningkatkan efisiensi energi serta perjanjian mengikat untuk menghapus batu bara pada 2030.

Usai 2023, tiga PLTN yang tersisa di Jerman itu akan benar-benar dihentikan. Menteri Linkungan, Steffi Lemke, mengatakan hal itu setelah Kanselir Scholz mengumumkan perintahnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.