Burundi Pecat Tentara yang Tolak Ditempatkan di RD Kongo
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Burundi memecat sejumlah tentara yang menolak ditempatkan di Republik Demokratik Kongo untuk melawan pemberontak M23. Keputusan yang dikeluarkan pada Rabu (28/2/2024) ini, sebagai langkah untuk mendukung RD Kongo dari serangan pemberontak yang mengarah ke Goma.
Situasi keamanan di RD Kongo bagian timur kian mengkhawatirkan dan mendorong jutaan warga mengungsi. Bahkan, Amerika Serikat (AS) dan Prancis sudah mendesak agar Rwanda tidak mendukung pemberontak M23 dan menarik seluruh pasukannya dari teritori RD Kongo.
1. Terdapat perjanjian pertahanan Burundi-RD Kongo
Presiden Burundi Evariste Ndayishimiye mengatakan penempatan tentaranya di RD Kongo bagian timur sudah sesuai dengan perjanjian pertahanan dengan Kinshasa. Ia pun meyakinkan kewajiban untuk membantu negara tetangga.
"Jika Anda tidak membantu tetangga Anda memadamkan api ketika rumahnya terbakar, besok, jika situasi yang sama terjadi di rumahmu sendiri, dia tidak akan datang untuk membantumu," terangnya, dikutip Associated Press.
"Jika Burundi bersedia membantu Kongo, maka keputusan ini seperti halnya sebuah bentuk pertahanan diri. Oleh karena itu, sangat normal tentara Burundi mengorbankan nyawanya di teritori RD Kongo," sambungnya.
Namun, pemerintah Burundi tidak mengungkapkan berapa tentara yang dikirimkan ke RD Kongo. Otoritas setempat juga tidak menyebutkan penangkapan tentara yang menolak diterjunkan dan penahanannya.
2. Burundi sebut Rwanda dukung pemberontak Red Tabara
Pada Senin (26/2/2024), terjadi penembakan dari kelompok pemberontak Red Tabara di Burundi bagian barat, dekat perbatasan RD Kongo. Insiden ini mengakibatkan sebanyak sembilan orang tewas dan sejumlah orang terluka.
Dilaporkan Reuters, pemberontak Red Tabara mengungkapkan terdapat dua kali serangan yang menargetkan dua posisi militer Burundi sejak Minggu (25/2/2024) malam. Mereka pun mengklaim telah merebut senjata dan amunisi dari tangan militer.
Sebelumnya, Presiden Ndayishimiye menuding Rwanda telah bersekongkol dan melatih pasukan Red Tabara. Alhasil, Burundi menutup perbatasan Rwanda dan beraliansi dengan RD Kongo untuk menentang tindakan Kigali.
3. RD Kongo desak dunia internasional beri sanksi Rwanda
Presiden RD Kongo Felix Tshisekedi mengatakan keinginannya agar Rwanda dijatuhi sanksi keras oleh dunia internasional, seperti yang didapat oleh Rusia usai melancarkan invasi skala besar ke Ukraina.
"Kami hanya puas ketika Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi keras kepada Rwanda. Ketika Rusia melakukan hal yang sama, terdapat sanksi-sanksi keras. Untuk kasus yang sama seperti apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, kenapa tidak ada satu pun sanksi? Bagi saya mereka seharusnya bisa beraksi lebih baik lagi," ujarnya.
Dilansir News24, ia menambahkan, Rwanda berniat melancarkan agresi militer ke RD Kongo dan mencuri sumber daya alam milik negaranya melalui dukungan kepada pemberontak M23 yang beraksi di Provinsi Kivu Utara.
Tshisekedi juga mengaku kecewa terhadap Uni Eropa (UE) yang menandatangani kerja sama dengan Rwanda soal pengadaan sumber daya alam. Ia menuding UE sengaja membantu Rwanda untuk mengekstraksi tantalum dari negaranya.