Calon Petahana Pantai Gading Unggul Sementara di Tengah Boikot Oposisi

Ouattara telah menjabat sebagai presiden Pantai Gading sejak tahun 2010. Tahun ini adalah tahun terakhir di periode kedua masa jabatannya sebagai presiden. Ouattara pada awalnya telah menyatakan dukungan terhadap capres yang diusung oleh partainya RHDP yakni Perdana Menteri Amadou Gon Coulibaly untuk mencalonkan diri sebagai presiden selanjutnya. Namun, pada bulan Juli, PM Coulibaly meninggal dunia karena serangan jantung.

Dilansir dari BBC, Presiden Ouattara kemudian mengumumkan bahwa ia akan menggantikan Coulibaly untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Ia dan pendukungnya berpendapat reformasi konstitusi yang terjadi pada tahun 2016 membuat masa jabatan periode pertamanya tidak dihitung dan memungkinkan ia untuk mencalonkan diri kembali.

Sontak pernyataannya itu membuat kubu oposisi marah. Ouattara dianggap telah melanggar konstitusi dengan pencalonan untuk ketiga kalinya. Kubu oposisi terutama dari dua capres yakni mantan Presiden Henri Konan Bedie dan mantan PM Pascal Affi N’Guessan menolak pencalonan diri Ouattara dan menyebut adanya keberpihakan oleh komisi pemilihan dan Mahkamah Konstitusi, seperti yang dilansir dari France 24.

Lebih lanjut, oposisi menyerukan boikot dan pembangkangan sipil terhadap penyelenggaraan pemilu. Terhitung sejak bulan Agustus hingga menjelang pemungutan suara pada Sabtu (31/10), setidaknya 30 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan.

Diketahui, pada pilpres Pantai Gading tahun ini, ada empat capres yang bersaing, diantara petahana Ouattara, mantan presiden Bedie, mantan PM N’Guessan dan satu lagi adalah Kouadio Konan Bertin yang merupakan calon kandidat independen.

Mengantisipasi ketegangan saat pemilu dilaksanakan, 35 ribu personil polisi dan petugas keamanan diturunkan guna mengamankan jalannya pemilihan. Kondisi ini telah membawa kembali ingatan akan krisis politik tahun 2010 akibat Laurent Gbagbo yang menjabat sebagai Presiden Pantai Gading saat itu menolak untuk mundur dan tidak menerima kemenangan Outtara pada pilpres 2010. Kerusuhan pun terjadi dengan menewaskan tiga ribu orang.

Meski tidak seperti kondisi yang ditakutkan, para pendukung oposisi pada hari diselenggarakannya pemilu tetap melakukan pemblokiran terhadap sejumlah TPS. Dilaporkan 23 persen TPS tidak beroperasi akibat pemblokiran jalan dan ancaman kepada petugas pemilihan. Selain itu, para pejabat juga menyatakan lima orang tewas akibat bentrokan, sementara kubu oposisi menyebut ada 30 orang yang menjadi korban, dilansir dari Reuters.

Secara keseluruhan pada distrik-distrik yang mendukung pencalonan petahana Ouattara, pemilu berjalan damai, sedangkan pada wilayah yang mendukung dua capres oposisi, pemilu diblokir oleh para pendukung oposisi.

Kondisi ini tampaknya memberikan jalan mulus bagi Ouattara untuk mendapatkan suara yang lebih besar. Sampai dengan hari Minggu (1/11) Ouattara telah unggul atas kemenangan 26 dari 108 distrik di Pantai Gading.

Seiring dengan perhitungan suara yang menunjukkan keunggulan Ouattara dalam pilpres, dua kandidat oposisi yang menentang pencalonan capres petahana memberikan pernyataan mereka akan situasi pemilihan.

Melansir dari Al Jazeera, pada pernyataan bersama, Bedie dan N’Guessan pada hari Minggu (1/11) menyatakan bahwa mereka menolak pemilihan dan menyerukan mobilisasi dan dimulainya transisi sipil dalam pemerintahan terhadap kekuasaan Presiden Ouattara yang dinilai telah melanggar konstitusi.

Menurut oposisi, saat ini transisi sipil dibutuhkan untuk menciptakan kondisi pemilihan presiden yang lebih adil, transparan dan inklusif tanpa adanya keberpihakan pada salah satu capres.