Cawe-cawe Jokowi di Pemilu Disinggung PBB, Kemlu Buka Suara

18 Mar 2024, 15:45 WIB

Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming ngemall di Sukoharjo. (IDN Times/Larasati Rey)

Jakarta, IDN Times - Isu cawe-cawe Presiden RI Joko “Jokowi” Widodo dalam Pemilu 2024 diangkat di pertemuan Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di Jenewa, Swiss, pekan lalu.

Selain keterlibatan Jokowi dalam Pemilu 2024, legalitas pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto juga ikut terseret.

Kala itu, Anggota Komite PBB asal Senegal, Brace Waly Ndiaye menanyakan langsung kepada delegasi Indonesia yang hadir saat itu, namun tak ada jawaban.

"Pada Februari 2024, Indonesia menggelar pilpres. Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan. Membolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan. Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara termasuk presiden, dicegah agar tidak mempengaruhi hasil pemilu?" tanya Ndiaye di forum tersebut, dikutip UN Web TV.

1. Kemlu angkat bicara soal hal ini

Ilustrasi Kementerian Luar Negeri RI. (IDN Times/Sonya Michaella)

Menjawab hal tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, Sidang Komite HAM PBB mengenai Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) adalah pertemuan rutin yang sifatnya dialog interaktif antara Komite HAM dengan negara pihak, antara lain guna mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, bukan untuk mengadili pelaksanaan HAM di antara negara-negara pihak.

Komite HAM beranggotakan 18 ahli independen yang dipilih melalui pemungutan suara di PBB dan tidak mewakili Pemerintah maupun badan PBB tertentu.

“Kehadiran negara pihak dalam pertemuan tersebut bersifat sukarela. Kehadiran Indonesia merupakan bentuk komitmen pelaksanaan Kovenan Hak Sipil dan Politik,” ujar Iqbal.

2. Tidak sempat ditanggapi karena waktu sedikit

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal. (IDN Times/Sonya Michaella)

Iqbal menambahkan bahwa presentasi dan kehadiran Indonesia sangat diapresiasi Komite HAM PBB.

“Mengenai komentar salah satu anggota Komite HAM dari Senegal dan beberapa pertanyaan lain, memang tidak sempat ditanggapi karena pertanyaan cukup banyak dan waktu tidak memungkinkan. Situasi tersebut sering terjadi dalam dialog interaktif seperti ini,” beber dia.

3. Komentar dari Tim AMIN soal hal ini

Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Kawat di Tanjungbalai (Screenshoot YouTube Sekretariat Presiden)

Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Billy David Nerotumelina, menilai sudah sepatutnya pemerintah malu atas penilaian yang disampaikan masyarakat internasional. Pemerintah harus melakukan koreksi secara menyeluruh pada pemilu berikutnya.

"Kami rasa sudah sepatutnya pemerintah malu dan melakukan koreksi tegas secara internal dari hasil penilaian ini," kata Billy saat dihubungi IDN Times pada Minggu, 17 Maret 2024.

Menurut Billy, ketidaknetralan Jokowi dan jajaran pemerintah dalam Pemilu 2024 menjadi sebuah kemunduran besar bagi demokrasi Indonesia.