CEO Pfizer Tolak Seruan AS Hapus Hak Paten Vaksin COVID-19

08 Mei 2021, 11:50 WIB

Logo perusahaan farmasi Pfizer (www.fiercebiotech.com)

Jakarta, IDN Times – CEO Pfizer Albert Bourla mengeluarkan peringatan yang menyuarakan penolakannya untuk menghapus sementara hak paten pada vaksin COVID-19.

Bourla mengatakan pengabaian perlindungan paten untuk vaksin COVID-19 akan memicu negara-negara di seluruh dunia memperoleh bahan mentah masing-masing, yang dapat mengancam pembuatan vaksin COVID-19 yang aman dan efisien.

“Saat ini, infrastruktur bukanlah penghambat bagi kami untuk memproduksi lebih cepat. Hambatannya adalah kelangkaan bahan mentah yang sangat terspesialisasi yang diperlukan untuk memproduksi vaksin kami,” kata Bourla dalam surat kepada kolega yang diposting di LinkedIn, Jumat (8/5/2021).

1. Dampaknya dapat mempersulit perusahaan

Proses pembuatan vaksin COVID-19 oleh Pfizer (Facebook.com/Pfizer)

Vaksin Pfizer membutuhkan 280 bahan dan komponen berbeda yang bersumber dari 19 negara di seluruh dunia, kata Bourla. Dia berpendapat bahwa tanpa perlindungan paten, entitas dengan pengalaman yang jauh lebih sedikit daripada Pfizer dalam pembuatan vaksin akan mulai bersaing untuk memperoleh bahan yang sama.

“Saat ini, hampir setiap gram bahan mentah yang diproduksi dikirim segera ke fasilitas produksi kami dan segera diubah dan dapat diandalkan menjadi vaksin yang dikirim segera ke seluruh dunia,” tulis Bourla.

Dia lebih lanjut mengatakan bahwa pengabaian yang diusulkan oleh sejumlah negara dan telah didukung Amerika Serikat (AS) itu akan terancam mengganggu aliran bahan mentah vaksin.

“Ini akan menimbulkan perebutan pasokan kritis yang kami butuhkan untuk membuat vaksin yang aman dan efektif,” tulis Bourla.

2. Seruan pengabaian paten

Presiden Amerika Serikat dari Demokrat Joe Biden melambaikan tangan kepada wartawan sebelum masuk ke pesawat kampanye menjelang perjalanan menuju North Carolina, di Bandara Newscastle di Newcastle, Delaware, Amerika Serikat, Minggu (18/10/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/Tom Brenner)

Seruan untuk mengesampingkan hak paten vaksin untuk sementara waktu telah diusulkan oleh sejumlah negara di tengah ketidakmerataan pasokan vaksin yang diterima negara-negara dunia, utamanya negara-negara berkembang.

Pada Rabu, pemerintah Presiden Joe Biden telah mengatakan mendukung pengabaian terbatas atas aturan kekayaan intelektual itu demi memperluas distribusi vaksin ke negara-negara berpenghasilan rendah. Para pemimpin Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) juga baru-baru ini mendesak negara-negara anggota untuk mencapai kesepakatan tentang potensi keringanan paten vaksin tersebut.

Namun hal ini tampaknya sulit tercapai karena bukan hanya Pfizer, sejumlah negara Eropa, tempat beberapa perusahaan produsen vaksin COVID-19, juga telah menyampaikan penolakan.

3. Jerman menolak penghapusan hak paten vaksin

Tenaga kesehatan menyiapkan dosis vaksin Pfizer-BioNTech di pusat vaksinasi penyakit virus corona (COVID-19) di Naples, Italia, Jumat (8/1/2021) (ANTARA FOTO/REUTERS/Ciro De Luca)

Jerman, anggota WTO dan ekonomi terbesar di Eropa, menentang proposal pengabaian pada Kamis. BioNTech, perusahaan farmasi yang bermitra dengan Pfizer dalam mengembangkan vaksin, berbasis di Jerman.

Kelompok kepentingan industri farmasi PhRMA, yang perusahaan anggotanya termasuk Pfizer dan Johnson & Johnson, menyebut proposal pengabaian itu sebagai langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan merusak respons global mereka terhadap pandemik dan membahayakan keselamatan.

Namun demikian Stephane Bancel, CEO dari pembuat vaksin Moderna, mengatakan dia tidak khawatir tentang kemungkinan dari langkah penghapusan paten tersebut.