China Diam-Diam Kirim Vaksin ke Etnis Pemberontak Myanmar

22 Sep 2021, 16:24 WIB

ilustrasi vaksinasi (IDN Times/Herka Yanis)

Jakarta, IDN Times – Pemberontak Myanmar, yang memerangi penguasa junta, mengaku menerima bantuan medis dari China. Keterangan itu mengonfirmasi kekhawatiran China terhadap penyebaran COVID-19 dari negara tetangganya.

Dikutip dari Channel News Asia, China telah membagikan hampir 13 juta dosis vaksin kepada penguasa Myanmar, yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Februari lalu. Beijing membagikan vaksin kepada pemberontak karena junta terlihat tidak mampu menghentikan penyebaran virus corona.

“Staf Palang Merah China kadang-kadang datang untuk membantu kami, untuk membantu mencegah pandemik COVID. Tapi mereka tidak datang untuk tinggal di sini. Mereka hanya datang sebentar dan kembali," kata juru bicara Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA), Naw Bu.

KIA merupakan salah satu dari dari 20 kelompok pemberontak Myanmar. Banyak tentaranya yang menguasai petak-petak di wilayah perbatasan, yang berperang satu sama lain dan juga memerangi militer atas perdagangan narkoba, sumber daya alam, hingga otonomi daerah.

Saat gelombang ketiga melanda pandemik melanda Myanmar pada Juli, KIA sudah menyuntikkan 10 ribu orang di markas Laiza dengan vaksin China.

1. China juga mengirim pekerja medis dan bahan bangunan

ilustrasi tenaga kesehatan (ANTARA FOTO/Fauzan)

Beberapa kelompok pemberontak juga mengaku menyaksikan Beijing diam-diam mengirimkan ribuan vaksin, pekerja medis, hingga bahan bangunan untuk pusat karantina.

Kelompok pemberontak Partai Kemajuan Negara Bagian Shan telah menginokulasi 1.000 orang dengan vaksin buatan China di daerah kekuasannya. Juru bicara kelompok itu bahkan mengabarkan telah memesan setengah juta vaksin dari Beijing.

Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang juga menyebut China sebagai tetangga yang baik, karena menjanjikan vaksin corona kepada pasukannya.

Di kota perbatasan Muse, para lelaki bekerja di pusat karantina baru, yang mampu menampung hingga 1.000 tempat tidur bagi pedagang yang ingin melanjutkan bisnis China. Para pekerja adalah warga negara Myanmar, tetapi bahan bangunan semuanya disediakan oleh otoritas di provinsi Yunnan, China.

2. China menyebutnya sebagai bantuan yang tidak perlu digembor-gemborkan

Seorang pria membawa bendera China dari sebuah rumah di seberang Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Chengdu, Provinsi Sichuan, China, Minggu (26/7/2020). (ANTARA FOTO/REUTERS/Thomas Peter)

Kementerian Luar Negeri China menyebutnya sebagai bantuan kemanusiaan yang tidak perlu digembor-gemborkan. Beijing juga menerapkan kebijakan yang sama di Asia dan Afrika.

"China akan seperti biasa, sesuai dengan kebutuhan mereka, memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan kepada rakyat Myanmar dalam perjuangan mereka melawan epidemi," kata kementerian terkait ketika dikonfirmasi soal pemberian bantuan kepada kelompok pemberontak.

Seorang pakar menilai, bantuan medis kepada pemberontak adalah sesuatu yang diperlukan China untuk membangun zona penyangga. Pasalnya, kebanyakan pemberontak berdiam diri di wilayah perbatasan yang keropos.

Tetapi Enze Han, seorang profesor di bidang administrasi publik Universitas Hong Kong, mengatakan "masuk akal" bagi pihak berwenang di seberang perbatasan untuk membantu.

"Jika China ingin melindungi dirinya dari COVID, perlu dibuat zona penyangga," kata Enze Han, profesor administrasi publik di Universitas Hong Kong.

3. Keputusan yang mungkin ditentang junta

Default Image IDN

China, sekutu utama junta, menolak untuk menggambarkan penggulingan pada Februari lalu sebagai kudeta. Selain mencegah krisis kemanusiaan di negara tetangganya, China memutuskan untuk terus mengirim bantuan ke negara yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing itu.

Permasalahan yang saat ini dihadapi Myanmar adalah rakyat semakin tidak ingin mendapat perawatan di rumah sakit militer. Mereka takut akan menjadi tahanan begitu memasuki rumah sakit negara.

Menurut Han, China tidak memiliki pilihan lain kecuali membantu kelompok pemberontak untuk menangani pandemik, sekalipun tindakan itu tidak disukai oleh junta.

"Pemerintah militer jelas tidak menyukainya. Tapi mereka tidak punya pilihan,” ujar Han.