China Larang Impor Makanan Jepang Imbas Pembuangan Limbah Nuklir

Otoitas Bea Cukai China mengumumkan larangan impor makanan yang berasal dari Fukushima sebagai dampak dari rencana pelepasan air limbah nuklir Jepang. Dilansir Global Times, mereka juga melarang impor makanan dari sembilan wilayah lainnya.

Selain itu, otoritas tersebut juga akan secara ketat memeriksa sertifikat impor makanan terutama produk air dari prefektur lain yang tidak dilarang.

China mengecam laporan IAEA terbaru yang menyebut dampak air nuklir Fukushima dapat diabaikan secara lingkungan. Beijing menyebut lembaga itu gagal untuk sepenuhnya mencerminkan pendapat semua ahli yang terlibat dalam evaluasi.

China adalah negara yang paling keras dalam melontarkan kritik terhadap rencana Jepang. Bahkan, otoritas bea cukai negara itu menuduh Tokyo memperlakukan lautan seperti saluran pembuangan pribadi.

Dilansir BBC, limbah air Fukushima yang akan dibuang lebih dari 1 juta metrik ton atau setara dengan sekitar 500 kolam renang ukuran Olimpiade. Itu dikhawatirkan akan mencemarkan lingkungan, khususnya produk komersial dari laut.

Nelayan lokal di Jepang juga menyatakan keprihatinannya. Mereka khawatir rencana itu akan berpengaruh terhadap mata pencaharian mereka.

Kementerian Luar Negeri Jepang sedang mempertimbangkan kemungkan langkah-langkah sebagai tanggapan. Namun, belum secara rinci dijelaskan tanggapan apa yang akan diberikan atas keputusan Beijing.

Pengetatan impor dilakukan karena China merupakan pembeli terbesar produk laut Jepang. Beijing tidak ingin produk laut yang terkontaminasi limbah nuklir memasuki negaranya. 

Kekhawatiran tentang dampak buruk rencana Jepang tidak hanya datang dari China, tapi juga beberapa negara tetangga lain termasuk negara di kepulauan pasifik. Dilansir Independent, Korea Selatan awalnya juga melontarkan kritik keras terhadap rencana Jepang.

Tapi, kini Seoul mengatakan pihaknya percaya berdasarkan pemeriksaan pabrik nuklir Fukushima dan pelepasan air itu dinilai memenuhi standar internasional.

"Kami telah memastikan bahwa konsentrasi bahan radioaktif memenuhi standar untuk pembuangan laut. Dan oleh karena itu, rencana tersebut memenuhi standar internasional termasuk standar IAEA," kata Bang Moon-kyu, Menteri Koordinasi Kebijakan Pemerintah.