COP26: Harapan Aktivis Lingkungan Millennial Hadapi Perubahan Iklim

01 Jun 2021, 18:20 WIB

ilustrasi Bumi (IDN Times/Mardya Shakti)

Jakarta, IDN Times - UN Climate Change Conference of the Parties ke-26 (COP26) akan digelar pada 1-12 November 2021 di Glasgow, Skotlandia, Inggris Raya. Konferensi tersebut merupakan perhelatan akbar yang menemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menangani krisis lingkungan dan pemanasan global.

Lebih dari 190 pemimpin dunia akan hadir untuk meramaiakan acara tersebut. Secara umum, tujuan COP26 adalah merealisasikan Paris Agreement yang disepakati pada 2015 silam, yaitu menahan laju peningkatan temperatur global di bawah 2 derajat celcius.

Lebih khusus, COP26 juga bertujuan untuk mendesain strategi adaptasi di tengah perubahan iklim, memobilisasi keuangan hingga 100 miliar dollar untuk program perubahan iklim global, dan merancang strategi kolaborasi antara berbagai sektor dalam menghadapi isu ini.

Presiden COP26 Alok Sharma mengatakan bahwa perhelatan tahun ini akan berbeda dari konferensi tahunan sebelumnya. Sebab, representasi masyarakat sipil akan hadir untuk memberikan pandangannya seputar perubahan iklim.

“COP26 akan menjadi yang paling inklusif, karena kami mengundang masyarakat sipil dan kelompok agama untuk berbagi pandangan soal perubahan iklim,” kata Sharma saat menghadiri diskusi bersama aktivis lingkungan milenial Indonesia, Selasa (1/6/2021).

Pada diskusi tersebut, sejumlah aktivis muda menyampaikan harapan mereka untuk COP26. Apa saja itu?

1. Edukasi untuk perubahan iklim harus lebih digalakkan

Ribuan orang melakukan demonstrasi perubahan iklim dengan aktivis remaja perubahan iklim Greta Thunberg di Vancouver, British Columbia, Kanada, pada 25 Oktober 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Jennifer Gauthier

Analis lingkungan milenial dari Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Yesi Christy berharap, COP26 menjadi momentum agar seluruh negara menggalakkan edukasi perubahan iklim kepada masyarakat. Khususnya di Indonesia, di mana tanda-tanda pemanasan global sudah sangat jelas, mulai dari fenomena banjir hingga melelehnya salju abadi di puncak Gunung Jayawijaya.

“Kesadaran soal perubahan iklim dan pemanasan global masih sangat rendah. Kami menyadari bahwa tindakan untuk perubahan iklim harus didasari pada pemahaman terhadap isu tersebut. Selain keterbatasan sumber daya untuk menjangkau komunitas lebih luas, tidak semua orang juga mampu memahami kompleksitas isu perubahan iklim,” kata Yesi.

Dia menambahkan, “harapan kami untuk COP26 adalah menjadikan edukasi soal perubahan iklim sebagai komponen penting dalam bagian aksi perubahan iklim. Kami juga berharap di masa depan ada pendanaan lebih untuk peneliti muda.

2. Wilayah kepulauan dan pesisir harus menjadi prioritas

Pulau Malamber adalah satu dari 12 pulau di Gugusan Balabalakang. Masuk kawasan Desa Balabalakang Timur, Mamuju, Sulawesi Barat (googleearth)

Aktivis lingkungan yang turut menyampaikan aspirasinya adalah Dave Djubamir. Sehari-hari, Dave rutin mengedukasi masyarakat di Kepulauan Aru tentang perubahan iklim.

Ada dua harapan yang disampaikan Dave. Pertama, dia berharap COP26 mulai memprioritaskan wilayah kepulauan dan pesisir sebagai kawasan yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Kedua, dia berharap COP26 bisa mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk melahirkan kebijakan yang lebih serius untuk menangani perubahan iklim.

“Saya mengkampanyekan perubahan iklim dari sekolah-sekolah, dari pulau ke pulau saja tidak cukup. Kami butuh orang seperti Anda (Alok Sharma), yang memiliki otoritas dan kuasa dalam membuat kebijakan,” tutur Dave.

3. Memberikan kepastian hukum untuk masyarakat adat

ANTARA FOTO/Basri Marzuki

Kemudian, peserta lainya adalah Jakob Siringoringo mewakili Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Jakob berharap, pasca COP26 masyarakat adat bisa lebih dilibatkan untuk menjaga hutan dengan cara-cara tradisionalnya.

“Mereka memiliki cara-cara yang natural, yang diajarkan oleh pendahulunya. Kami telah mendokumentasikan dan membagikan kepada anak muda,” kata Jakob.

Sayangnya, pendekatan masyarakat adat kerap tidak diakui oleh pemerintah. Padahal, mereka adalah orang-orang yang hidup dengan alam dan mereka pasti akan menjaga kelangsungan hutan yang merupakan tempat tinggalnya.

Harapan lain Jakob, COP26 bisa mendorong pemerintah Indonesia untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. “RUU itu untuk memberikan kepastian hukum dan supaya mereka terbabas dari kriminalisasi,” harapnya.