Jakarta, IDN Times - Pemimpin Myanmar yang dikudeta dan saat ini ditahan junta militer, Aung San Suu Kyi, dinyatakan bersalah atas kecurangan pemilu. Persidangan tersebut dilaksanakan pada Jumat (02/09/2022) dan memutuskan hukuman Suu Kyi ditambah 3 tahun penjara.
Suu Kyi dikabarkan juga diberi hukuman kerja paksa selama periode hukuman tersebut. Suu Kyi sebelumnya telah dijatuhi hukuman lebih dari 17 tahun penjara, walau dirinya telah menyangkal semua tuduhan tersebut.
Suu Kyi dinilai telah melakukan penipuan dalam pemilihan umum November 2020 lalu, yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Dalam pemilu tersebut, partai yang dibentuk junta militer tak terima dengan hasil kekalahan.
Sumber yang menolak disebutkan namanya mengatakan, tidak jelas apa yang akan terjadi terhadap Suu Kyi saat hukuman kerja paksa diberlakukan. Selain Suu Kyi, ada tokoh Myanmar lainnya, yaitu Win Myint yang mendapatkan hukuman yang sama.
Militer merebut kekuasaan pada Februari 2021 untuk menghentikan partai Suu Kyi. Junta militer juga membentuk pemerintahan baru setelah kudeta, walau tuduhan terhadap NLD itu tidak diselidiki dengan benar.
Suu Kyi telah diadili selama lebih dari satu tahun atas berbagai tuduhan, mulai dari korupsi hingga penghasutan. Ada pula tuduhan pembocoran rahasia resmi milik Myanmar dengan hukuman maksimum gabungan lebih dari 190 tahun.
Tambahan tuduhan terbaru terhadap Suu Kyi sendiri dipimppin oleh Hakim Kotapraja Zabuthiri Maung Maung Khin, yang bertugas di pengadilan tertutup yang dikendalikan junta di Pusat Penahanan Naypyitaw.
Maung Khin menuduh Suu Kyi telah melanggar Bagian 130a KUHP dengan mempengaruhi komisi pemilu secara tidak adil.
Tuduhan dewan militer atas kecurangan pemilu didasarkan pada temuan 2 ribu suara ganda.
Sebagai informasi, sekitar 75 persen dari lebih dari 37 juta pemilih terdaftar Myanmar berpartisipasi dalam pemilihan umum 2020 lalu, menurut International Foundation for Electoral Systems, dilansir Myanmar Now.
Suu Kyi merupakan tokoh revolusi yang sangat disegani oleh banyak masyarakat Myanmar. Bahkan, ada yang menyebut bahwa Suu Kyi merupakan simbol komitmen Myanmar terhadap hak asasi manusia (HAM).
Nama Suu Kyi dikenal publik internasional setelah dirinya memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Myanmar sehingga meraih Nobel Perdamaian pada 1991.
Suu Kyi menempuh pendidikan di tiga negara berbeda, yaitu Myanmar, India, dan Inggris. Hal tersebut tak lepas dari profesi ibunya sebagai diplomat dan politikus.
Pada 16 Juni 2012, Aung San Suu Kyi akhirnya dapat menyampaikan pidato penerimaan Nobelnya di Balai Kota Oslo, dua dekade setelah dianugerahi hadiah perdamaian. Sayangnya, dalam beberapa tahun sebelum dirinya ditangkap lagi, dia menerima kritikan oleh dunia internasional karena bungkam terhadap isu genosida Rohingya di Myanmar.