Demi Denuklirisasi, Korsel Siap Bantu Korea Utara Pulihkan Ekonominya

10 Mei 2022, 20:17 WIB

Presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol (instagram.com/sukyeol.yoon)

Jakarta, IDN Times - Presiden baru Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, mengatakan program senjata Korea Utara menimbulkan ancaman bagi negaranya. Untuk itu, di bawah kepemimpinannya, Korea Selatan akan mendorong denuklirisasi Korea Utara.

Korea Selatan akan siap memberikan bantuan perencanaan pembangunan ekonomi jika Korea Utara berkomitmen untuk denuklirisasi. Hal itu disampaikan Yoon usai dilantik menjadi Presiden Korea Selatan pada Selasa (10/5/2022).

Sebelumnya, Yoon dikabarkan akan lebih keras dalam menanggapi berbagai aksi Korea Utara yang terus melakukan berbagai percobaan rudal atau misil. Hal tersebut telah mengkhawatirkan beberapa negara, terutama Korea Setalan dan Jepang yang merupakan negara tetangga Korea Utara.

1. Yoon membuka ruang kepada Korea Utara untuk menyelesaikan konflik secara damai

Dalam awal masa kepresidenannya, Yoon akan menghadapi dua masalah besar, yaitu ancaman keamanan dari Korea Utara yang terus meningkat dan ancaman inflasi yang akan merusak pemulihan ekonomi akibat COVID-19.

Sebelumnya, Yoon telah mengisyaratkan bahwa Korea Selatan akan ebih keras terhadap Korea Utara jika terus melanjutkan berbagai percobaan senjata nuklir. Korea Selatan juga memperingatkan serangan pendahuluan jika ada tanda-tanda serangan yang akan segera terjadi dan berjanji untuk memperkuat kemampuan pencegahan Korea Selatan.

Namun pidatonya dipandang lebih terfokus pada kesediaannya untuk membuka kembali pembicaraan denuklirisasi dengan Korea Utara.

“Sementara program senjata nuklir Korea Utara merupakan ancaman tidak hanya bagi keamanan kami dan Asia Timur Laut, pintu dialog akan tetap terbuka sehingga kami dapat menyelesaikan ancaman ini secara damai,” kata Yoon, dilansir The Business Times.

2. Yoon ingin realisasikan janji kampanyenya untuk dorong denuklirisasi Korea Utara

Korea Selatan siap untuk mengajat negara lainnya dan komunitas internasionalnya untuk turut membantu Korea Utara menyelesaikan permasalahan ekonominya. Ini merupakan sebuah kemajuan bagi Korea Selatan yang membuka ruang diplomasi terlebih dahulu bagi Korea Utara.

“Jika Korea Utara benar-benar memulai proses untuk menyelesaikan denuklirisasi, kami siap untuk bekerja dengan masyarakat internasional untuk menyajikan rencana berani yang akan sangat memperkuat ekonomi Korea Utara dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya,” kata Yoon, dilansir The Guardian.

Yoon berusaha untuk merealisasikan janji kampanyenya agar segera mendorong Korea Utara melakukan denuklirisasi. Presiden sebelumnya, Moon Jae-in, dianggap telah gagal membuka dialog denuklirisasi dengan Supreme Leader Korea Utara, Kim Jong-un.

3. Intelijen Korsel sebut Korut akan melakukan uji coba nuklir pada bulan Mei 2022

Supreme Leader Korea Utara Kim Jong Un (nknews.org)

Sebelumnya, terdapat informasi dari Badan Intelijen Nasional (BIN) Korea Selatan bahwa Korea Utara kemungkinan akan melakukan uji coba nuklir antara pelantikan Presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol minggu depan dan rencana kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Seoul akhir bulan ini.

Dalam sebuah wawancara telepon dengan Kantor Berita Yonhap, Park Jie-won, kepala Badan Intelijen Nasional Korsel, mencatat kemungkinan uji coba nuklir Korea Utara yang akan dilakukan masih memiliki hulu ledak kecil, dilansir Yonhap News Agency.

Inagurasi Yoon Suk-yeol merupakan waktu yang tepat untuk meredam rencana Korea Utara yang akan melakukan uji coba senjata nukklir. Melihat situasi ekonomi dan ketahanan pangan di Korea Utara masih tak stabil, bukan tak mungkin tawaran Yoon diterima oleh Kim Jong-un.

Walau begitu, belum diketahui secara pasti mengenai tindak lanjut pidato Yoon di inagurasinya terkait denuklirisasi Korea Utara dengan iming-iming bantuan perencanaan pembangunan ekonomi.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.