Demo Protes PM Benjamin Netanyahu, Warga Israel Tetap Jaga Jarak

21 Apr 2020, 23:21 WIB

Warga Israel berunjuk rasa dengan tetap jaga jarak (ANTARA FOTO/ REUTERS/Corinna Kern)

Jakarta, IDN Times - Lapangan Rabin di ibu kota Tel Aviv dipenuhi oleh hampir 3.000 warga Israel pada Minggu malam (19/4). Ribuan orang itu berkumpul untuk berunjuk rasa di tengah kekhawatiran virus corona akan menyebar luas.

Tetapi, panitia memiliki cara lain untuk mengakomodir kedua hal tersebut. Lapangan itu diberi tanda yang menunjukan di sana lah para demonstran boleh berdiri. Panitia juga mengukur dengan cermat jarak antara satu demonstran dengan lain agar berdiri tidak saling berdekatan. Mereka juga mewanti-wanti demonstran agar datang mengenakan masker.

Hal itu dipatuhi oleh para demonstran. Bila dilihat dari atas, aksi demonstran untuk memprotes kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terlihat tarian mob flash.

Para demonstran mendorong agar pemimpin kelompok oposisi, Benny Gantz tidak bersedia dilobi oleh Netanyahu untuk berkoalisi.

"Kami berjuang demi segalanya dan apa pun yang diperlukan untuk masa depan anak-anak kami serta negara ini," ungkap anggota kelompok oposisi Yair Lapid kepada kantor berita Reuters pada malam itu.

Mengapa publik Israel tidak lagi percaya terhadap kepemimpinan Netanyahu?

1. Warga Israel tak lagi sudi dipimpin oleh PM Netanyahu karena ia didakwa telah korupsi

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. ANTARA FOTO/REUTERS/Francois Lenoir

Laman Time, Senin (20/4) melaporkan krisis politik sudah terjadi di Israel sejak Desember 2018 lalu. Hal itu bermula Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang tetap menggelar pemilu awal di saat ia menghadapi dakwaan korupsi. Setidaknya ada tiga dakwaan korupsi yang sedang dihadapi oleh Netanyahu.

"Seseorang yang sudah didakwa tidak bisa memilih kepala polisi, jaksa penuntut, jaksa agung, dan hakim-hakim yang akan menangani perkaranya. Ini merupakan daftar yang dituntut oleh Netanyahu," teriak anggota parlemen dari oposisi, Yair Lapid.

Lapid dulunya merupakan politikus dari Partai Biru dan Putih. Pimpinan parpol itu adalah Benny Gantz. Sebelumnya, Gantz menolak diajak berkoalisi dan ikut memimpin pemerintahan korup ala Netanyahu.

Tetapi, belakangan menurut laporan Time, setelah bernegosiasi selama 11 jam, Gantz dan Netanyahu mencapai sebuah kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan itu, Netanyahu masih akan memimpin Israel hingga 18 bulan ke depan. Setelah itu, tongkat kepemimpinan akan beralih ke orang lain.

2. Publik setuju dengan cara PM Netanyahu menangani pandemik COVID-19

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri sebuah pertemuan di Yerusalem pada 18 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Sebastian Scheiner/Pool via REUTERS

Sementara, terkait cara PM Netanyahu menangani COVID-19, berdasarkan hasil survei, mayoritas warga Israel setuju. Mereka juga sepakat terhadap kebijakan Netanyahu yang mewajibkan semua pendatang asing untuk dikarantian lebih dulu.

Tetapi, pemerintahan transisi Netanyahu juga membuat sebuah kebijakan yang kontroversial. Ia mengesahkan sebuah aturan hukum yang membolehkan badan keamanan internal, Shin Bet, untuk melakukan pelacakan ponsel milik orang-orang yang terpapar COVID-19.

Berdasarkan para pejuang HAM, kebijakan pemerintah ini justru bisa dijadikan celah untuk melakukan pemantauan yang lebih luas ke warga Israel sendiri.

"Ini merupakan taktik untuk mengawasi ruang publik dengan menggunakan teknologi militer," kata Direktur Eksekutif Kelompok Anti-Korupsi di Israel, Peace Now, Shaqued Morag.

3. Sidang korupsi Netanyahu ditunda karena pandemik COVID-19

ANTARA FOTO/REUTERS/Ronen Zvulun

Karena adanya pandemik COVID-19 ini, sidang korupsi Netanyahu ditunda. Seharusnya, ia menjalani sidang perdana kasus korupsinya pada (17/3) lalu.

Sebelumnya, pada akhir Maret, Netanyahu dan Gantz dilaporkan sudah hampir sepakat terkait pembagian kekuasaan. Kesepakatan itu berisi Netanyahu hanya bisa menduduki posisinya sebagai PM hingga tahun 2021. Gantz ketika itu telah berjanji tidak bersedia bekerja sama dengan pimpinan Partai Likud.

Tetapi, di menit-menit terakhir, Netanyahu membatalkan kesepakatan itu dan membuat daftar tuntutan bila ingin ia lengser dari posisinya sebagai PM. Beberapa tuntutannya antara lain memiliki kewenangan untuk menunjuk kepala polisi, jaksa penuntut, dan jaksa agung yang akan menangani perkara korupsinya.