Demo Tolak Kuota PNS Bangladesh Berlanjut, 187 Orang Tewas

24 Jul 2024, 07:56 WIB

Sonya Michaella

ilustrasi demonstrasi di Bangladesh (unsplash.com/Tanvir Khondokar)

Intinya sih...

Kerusuhan Bangladesh: 187 tewas, jam malam diperpanjang
Protes mahasiswa terkait kuota pekerja publik

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Jumlah korban tewas kerusuhan Bangladesh kini meningkat hingga 187 orang. Pemerintah masih terus memberlakukan jam malam, pemadaman internet serta patroli militer.

Dilansir dari Anadolu, Rabu (24/7/2024), pemerintah juga langsung memberlakukan perpanjangan jam malam hingga Kamis nanti, yang diberlakukan bersamaan dengan pengerahan aparat di seluruh kota, terutama ibu kota Dhaka.

Kerusuhan ini bermula dari demonstrasi para mahasiswa yang protes terkait peraturan kuota pekerja publik atau PNS di Bangladesh.

Sesuai keputusan Mahkamah Agung, pemerintah mengumumkan penurunan kuota pekerjaan publik dari 56 persen menjadi 7 persen pada Senin malam.

1. Demo berujung ke kekerasan

Aksi protes mahasiswa berujung pada kekerasan setelah polisi dan anggota partai Liga Awami yang berkuasa diduga melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa pekan lalu.

Inspektur pos polisi Rumah Sakit Dhaka Medical College, Md Bachchu Mia mengatakan kepada Anadolu, rata-rata 70-80 pelajar dan warga dibawa ke rumah sakit itu setiap hari sejak Selasa, 16 Juli 2024 kemarin.

2. Internet dimatikan hingga suasana membaik

Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina menegaskan pemadaman internet total akan terus berlanjut hingga situasi membaik.

Lebih dari 2 ribu orang, yang sebagian besar merupakan pendukung partai oposisi Nasionalis Bangladesh dan Jamaat-e-Islami, ditangkap di seluruh negeri atas tuduhan kekerasan.

Protes terhadap sistem kuota 56 persen pekerjaan publik di negara Asia Selatan itu membuat pemerintah menutup institusi-institusi pendidikan untuk mengatasi kerusuhan tersebut.

3. Perubahan aturan kuota PNS

Sekitar 30 persen dari 56 persen kuota pekerjaan publik diperuntukkan bagi keluarga veteran perang kemerdekaan. Namun, Mahkamah Agung pada Minggu mengarahkan pemerintah untuk mengurangi kuota menjadi 7 persen, termasuk 5 persen bagi keluarga veteran perang.

Sementara akibat pemadaman internet sejak Kamis lalu, arus informasi dari Bangladesh menjadi terbatas, sehingga sebagian besar media lokal tidak bisa memperbarui situs web mereka.