Jakarta, IDN Times - Demontran di Irak, pada Sabtu (24/8/2024), memprotes serangan pesawat drone yang menewaskan dua jurnalis perempuan. Serangan terjadi sehari sebelumnya di Sulaimaniyah, wilayah otonomi Kurdistan di Irak.
Otoritas Irak dan dinas kontraterorisme di ibu kota regional Erbil mengaitkan serangan itu dengan Turki. Kementerian Pertahanan Turki telah membantah terlibat dalam insiden tersebut.
Dilansir VOA News, Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) mengatakan, serangan menewaskan seorang jurnalis Kurdi dari Turki, Gulistan Tara, dan editor video Kurdi-Irak, Hero Bahadin. Serangan juga menyebabkan satu orang lainnya terluka.
Para jurnalis bekerja untuk rumah produksi media Kurdi CHATR, yang mengoperasikan dua saluran berita yang didanai oleh Partai Pekerja Kurdistan (PKK).
"Para martir tidak akan mati," teriak sekitar 100 orang yang berkumpul di taman di Sulaimaniyah, kota terbesar kedua di kawasan itu, sambil mengangkat poster kedua wanita tersebut.
"Pengeboman Turki berdampak pada semua orang di Kurdistan, penduduk sipil menjadi korban. Kehidupan di pedesaan hampir terhenti karena tidak mungkin hidup dengan mogok kerja siang dan malam, setiap menit dan setiap jam," kata aktivis Robar Ahmed saat berpidato dalam aksi protes tersebut.
Dilansir Middle East Eye, Reporters Without Borders (RSF) mengutuk pembunuhan dan mengatakan wilayah Kurdistan menjadi lingkungan yang semakin tidak bersahabat untuk jurnalis. Kelompok itu menyalahkan ketidakamanan akibat serangan drone Turki dan meningkatnya penindasan dari pihak berwenang.
"Dengan tiga pekerja media terbunuh hanya dalam kurun waktu dua bulan, wilayah otonomi Kurdistan Irak menjadi salah satu wilayah paling berbahaya di dunia bagi wartawan," kata Jonathan Dagher, kepala bagian Timur Tengah RSF.
Sebulan lalu, serangan pesawat tak berawak juga menyebabkan kematian jurnalis Kurdi Cira TV, Murad Mirza Ibrahim.
Para pejabat Irak secara teratur mengutuk serangan Ankara di tanah Irak sebagai pelanggaran kedaulatan.
PKK telah melakukan pemberontakan selama puluhan tahun terhadap Turki, yang memiliki pangkalan di pegunungan Irak utara. Pangkalan itu digunakan untuk memerangi kelompok militan tersebut.
Selama beberapa tahun terakhir, Turki telah mengintensifkan aktivitasnya di Irak terhadap PKK. Kelompok pemantau mengatakan ratusan desa di negara tersebut telah dievakuasi akibat operasi militer, sementara sejumlah warga sipil telah terbunuh.
Setelah kunjungan pejabat Ankara ke Baghdad, Irak menyatakan PKK sebagai organisasi terlarang pada Maret.
Awal bulan ini, Ankara menyetujui pakta kerja sama militer dengan Baghdad yang mencakup pelatihan bersama dan pusat komando untuk memerangi militan.