Demonstran Libya: Kami Gak Akan Berhenti Sampai Semua Pejabat Mundur

03 Jul 2022, 20:30 WIB

Ilustrasi Kebakaran (IDN Times/Mardya Shakti)

Tangerang Selatan, IDN Times - Masyarakat Libya yang mengikuti unjuk rasa mengungkapkan, demonstrasi akan berlanjut sampai semua pejabat pemerintahan mundur dari kekuasaan. Hal itu diungkapkan oleh perwakilan massa pada Sabtu (2/7/2022).

Demonstran juga telah menyerbu dan membakar tiap gedung parlemen pada Jumat waktu setempat.

Aksi akan terus dilakukan hingga pemerintah berniat menggelar pemilihan umum yang tertunda. Perwakilan demonstran juga mengimbau masyarakat untuk membuka tenda penginapan di alun-alun kota pemerintahan.

1. Demonstran minta semua pejabat umumkan pengunduran diri di depan umum

Melansir Reuters, para pengunjuk rasa telah mengadakan rapat umum di Tripoli selama bertahun-tahun. Kondisi terkini menunjukan bahwa massa memblokir akses jalan di kota Benghazi dan Misrata, dan membakar gedung pemerintahan di Sebha dan Qarabuli.

"Kami menegaskan tekad kami untuk melanjutkan jalan demonstrasi damai sampai na[as terakhir untuk mencapai tujuan kami," kata gerakan pemuda Beltrees, yang sebagian besar berfokus pada aktivisme online atas kondisi kehidupan di Libya.

Pihaknya akan menduduki di setiap jalanan ibu kota Tripoli dan alun-alun, sampai semua pejabat mengumumkan pengunduran diri di depan umum.

Perlu diketahui, aksi unjuk rasa yang terjadi di Libya merupakan hasil dari perseteruan pejabat pemerintah dari faksi barat dan timur. Keduanya memang telah berseteru selama bertahun-tahun.

2. Kepentingan politik antarpejabat membuat pilpres jadi tertunda

Pemilu presiden, yang gagal diselenggarakan pada desember 2021, membuat suasana tiap faksi politik menjadi terbelah untuk persaingan selanjutnya. Konflik juga makin membara, karena rezim dinilai memiliki layanan masyarakat yang buruk.

Setelah era Perdana menteri Abdul Hamid Al-Dbeibah dinilai gagal, parlemen langsung menunjuk Perdana Menteri interim Fathi Bashagha untuk melanjutkan kepemimpinan.

Namun, Dbeibah dan anggota parlemen lain menolak untuk menyerahkan kekuasan. Tindakan itu membuat High State Council (HSC) tidak setuju dengan penolakannya. Anggota parlemen dan HSC telah berdiskusi lebih lanjut di Genewa pekan ini, namun diskusi itu tidak membuahkan hasil.

Pada Jumat malam (1/7/2022), Dbeibah mengatakan bahwa semua pejabat politik Libya harus mundur dan menggelar pemilu. Namun, narasi tersebut dinilai bertolak belakang karena tidak sesuai dengan niat pemerintah untuk menggelar pilpres yang ditunggu masyarakat.

Ketua parlemen Libya, Aguila Saleh, mengutuk tindakan sabotase terhadap pengunjuk rasa di sekitar gedung parlemen di Tobruk. Dia mengatakan kerusuhan tersebut bisa dijerat dengan hukum yang berlaku.

3. PBB minta pemerintah Libya untuk mengesampingkan kepentingan politik

Melansir Al Jazeera, Stephanie Williams selaku Kepala misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB ) Libya mengatakan, aksi protes dari masyarakat merupakan teguran keras bagi para elite politik untuk mengesampingkan kepentingan mereka dan segera menggelar pemilihan umum.

"Hak rakyat untuk memprotes secara damai harus dihormati dan dilindungi, tetapi kerusuhan dan tindakan vandalisme seperti penyerbuan markas besar parlemen kemarin malam di Tobruk sama sekali tidak dapat diterima," ujar Stephanie Williams melalui Twitter-nya.

"Sangat penting bahwa ketenangan dipertahankan, kepemimpinan Libya yang bertanggung jawab ditunjukkan," tambah dia.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.