Desak Pemerintah Turun, 200 Demonstran di Armenia Ditahan Polisi

Penahanan lebih dari 200 pendemo ini berlangsung di ibu kota Yerevan di tengah aksi demonstrasi besar-besaran, yang menolak kebijakan pemerintah terkait teritori Nagorno-Karabakh. Bahkan, para pendemo menuntut agar PM Nikol untuk mundur dari jabatannya. 

Peristiwa ini dimulai sejak Minggu (1/5/2022), usai ribuan pendukung oposisi berkumpul di pusat kota Yerevan untuk melakukan protes dengan membawa bendera Armenia dan Nagorno-Karabakh. Namun, aksi protes yang tak kunjung usai itu berujung ricuh setelah aparat kepolisian berupaya membubarkan massa. 

Menurut keterangan dari juru bicara kepolisian, setidaknya sudah ada 244 warga yang ditahan lantaran tidak mengikuti aturan hukum. Bahkan, pada Senin, terdapat kampanye untuk memblokir sejumlah jalan utama di Yerevan dan membuat polisi terpaksa melakukan pemaksaan, dikutip RT. 

Pada Selasa, demonstrasi antipemerintah masih terus berlanjut dan disertai dengan pemblokiran jalan utama. Aksi protes ini disebut menjadi yang terbesar di Azerbaijan sejak demonstrasi terkait pemilu pada September tahun lalu. 

Demonstrasi ini terjadi berdasarkan tuduhan dari partai oposisi, bahwa pemerintah Armenia berniat menyerahkan Nagorno-Karabakh kepada Azerbaijan. Atas hal itu, pemimpin oposisi Ishkhan Saghatelyan menyebut Pashinyan sebagai seorang pengkhianat negara. 

"Pashinyan merupakan seorang pengkhianat negara dan para pendemo yang terus berdatangan ke jalan akan memaksanya untuk mundur dari jabatannya," tutur Saghatelyan, dilansir dari The National. 

Selain itu, mayoritas warga Aremenia menganggap perjanjian perdamaian Armenia-Azerbaijan di Moskow pada November 2020 itu sebagai hal yang memalukan. Pasalnya, Armenia harus menyerahkan sebagian teritori yang dikontrolnya selama tiga dekade lamanya. 

Di sisi lain, sekutu PM Nikol Pashinyan menuding oposisi berusaha menggulingkan pemerintahan dengan menggunakan isu Nagorno-Karabakh. Pemerintah juga memberikan klarifikasi bahwa Pashinyan tidak bermaksud untuk memberikan wilayah sengketa itu kepada Azerbaijan, dikutip RFE/RL. 

Demonstrasi ini berakar dari perundingan damai antara PM Pashinyan dan Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev yang dimediasi oleh Uni Eropa di Brussels pada April lalu. Sedangkan perundingan ini dilakukan di tengah memanasnya hubungan kedua negara usai pasukan Azerbaijan menguasi tiga desa. 

Sementara, Baku sudah mengajukan proposal perundingan damai yang termasuk pengakuan kedua belah pihak soal integritas teritorial. Hal itu berarti Yerevan harus menyetujui Nagorno-Karabakh menjadi bagian dari Azerbaijan. 

Akan tetapi, kontroversi mencuat di Armenia setelah Menteri Luar Negeri Ararat Mirzoyan memberikan komentar kepada proposal itu, dan menyebut konflik Nagorno-Karabakh bukan merupakan isu teritorial, tetapi lebih kepada hak dari populasi etnis Armenia di teritori tersebut, dilaporkan dari France24. 

Di samping itu, Pashinyan juga memberikan pernyataan kepada publik Armenia bahwa permintaan tersebut dapat diterima oleh pemerintahannya. Maka dari itu, ia dianggap mengakui kedaulatan Nagorno-Karabakh sebagai teritori resmi milik Azerbaijan.