Dewan Keamanan PBB Akhiri Misi Politik di Sudan

Dilansir Reuters, UNITAMS didirikan oleh dewan beranggotakan 15 negara pada Juni 2020 berdasarkan resolusi yang dirancang Inggris, utuk memberikan dukungan kepada Sudan selama transisi politik menuju pemerintahan demokratis.

“Kami menegaskan kembali bahwa pihak berwenang Sudan tetap bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan staf dan aset UNITAMS selama masa transisi ini dan menyerukan kerja sama penuh mereka dalam memungkinkan penarikan secara tertib,” kata Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki kepada dewan.

Pada bulan lalu, seorang pejabat senior PBB telah memperingatkan bahwa kekerasan terhadap warga sipil di Sudan mendekati kejahatan. Saat ini krisis kemanusiaan di negara tersebut memburuk dan kekerasan etnis meningkat di wilayah barat Darfur.

Sebuah tim negara PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan akan tetap berada di negara tersebut. PBB mengatakan hampir 25 juta orang, setengah dari populasi Sudan membutuhkan bantuan.

“Kami menegaskan kesiapan pemerintah untuk melanjutkan hubungan konstruktif dengan PBB dengan memperkuat kerja sama dengan tim negara,” kata Dafallah Alhaj, utusan panglima militer Sudan Abdel-Fattah al-Burhan, kepada dewan. Dia mengatakan pengiriman bantuan kemanusiaan adalah prioritas utama.

Dilansir France 24, upaya UNITAMS untuk mendukung trasisi demokrasi di Sudan terganggu setelah pada 15 April pertempuran di negara itu meletus. Konflik ini melibatkan tentara Sudan yang dipimpin panglima militer Abdel Fattah Al-Burhan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter yang dipimpin oleh Jenderal Mohamed Hamdan Daglo.

Proses transisi menuju pemerintahan sipil sebelumnya juga terhambat setelah Burhan mengambil alih kekuasaan penuh melalui kudeta pada Oktober 2021.

Proyek Data Lokasi & Peristiwa Konflik Bersenjata, sebuah organisasi non-pemerintah, memperkirakan perang saudara sejak April itu telah menyebabkan lebih dari 10 ribu orang tewas, sebuah angka yang secara luas dianggap terlalu rendah.

PBB mengatakan perang itu telah memaksa enam juta orang terpaksa mengungsi, dan banyak infrastruktur yang hancur.

Beberapa minggu setelah perang pecah, Burhan menuntut agar ketua UNITAMS Volker Perthes yang berasal dari Jerman dipecat, dan menyalahkan badan itu atas konflik yang terjadi. Diplomat Jerman itu telah dilarang kembali ke Sudan, ia kemudian mengundurkan diri pada bulan September dan belum digantikan.

Sudan Bulan lalu mengatakan bahwa misi tersebut mengecewakan dan menuntut agar misi itu segera diakhiri. Dewan Keamanan tidak punya pilihan selain menarik diri karena membutuhkan persetujuan dari tuan rumah untuk beroperasi.

Beberapa hari yang lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menolak semua tuduhan yang ditujukan terhadap badan dunia tersebut, dan menuding Burhan dan Daglo sama sekali mengabaikan kepentingan rakyat.

"Saya pikir ini saatnya untuk mengambil tindakan apa pun. Ini adalah kesalahan mereka yang mengorbankan kepentingan rakyatnya demi perebutan kekuasaan," kata Guterres, yang telah menunjuk diplomat Aljazair Ramtane Lamamra sebagai utusan pribadinya untuk Sudan.