Dewan Keamanan PBB Perpanjang Misi Polisi Multinasional di Haiti

Resolusi perpanjangan ini dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) dan Ekuador. Misi MSS akan berlaku hingga Oktober 2025, sehingga memberikan pasukan polisi lebih banyak waktu untuk menangani lonjakan geng-geng kekerasan di negara tersebut.

“Dunia mendukung kamu, dan kami tidak goyah dalam upaya kami untuk memulihkan keamanan dan stabilitas. Haiti terus menghadapi krisis berkepanjangan yang diperparah oleh aktivitas geng kriminal dan serangan kekerasan tanpa pandang bulu yang berdampak tidak proporsional pada penduduk sipil, terutama wanita dan anak-anak," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, dikutip dari The Hill.

AS telah berupaya mengubah MSS menjadi misi operasi penjaga perdamaian PBB, tapi mendapat tentangan dari China dan Rusia, anggota tetap Dewan Keamanan dan pemegang hak veto.

Kedua negara itu khawatir misi tersebut belum siap untuk transformasi yang diserukan dan resolusi akhirnya diamandemen untuk menghapus bahasa upaya pemeliharaan perdamaian.

Duta Besar Haiti untuk PBB, Antonio Rodrigue, juga menyerukan MSS menjadi operasi penjaga perdamaian di bawah mandat PBB. Dia menganggap perubahan itu akan memudahkan pendanaan dan kehadiran pasukan.

Washington merupakan pendukung terbesar MSS, yang menyumbang sekitar 300 juta dolar AS (Rp4,5 triliun). Tetangganya, Kanada telah menyumbangkan lebih dari 80 juta dolar AS (Rp1,2 triliun) sebagai dukungan, tapi sebagian besar persyaratan pendanaan untuk MSS belum terpenuhi.

Rodrigue mengatakan, ada beberapa kemajuan dalam tiga bulan sejak kontingen pertama sekitar 400 polisi Kenya dikerahkan ke Haiti, tapi mengingatkan masih menghadapi tantangan yang signifikan dan rumit.

“Kekerasan geng terus merusak tatanan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia terus meningkat, menjerumuskan ribuan keluarga ke dalam kesulitan. Ketidakamanan ada di mana-mana, melumpuhkan ekonomi, melemahkan lembaga, dan memicu ketakutan di antara penduduk," kata diplomat tersebut, dikutip dari VOA News.

Presiden Kenya William Ruto mengunjungi Haiti sekitar satu setengah minggu lalu untuk bertemu dengan para pejabat dan pasukan polisi Kenya. Ruto di Sidang Umum PBB minggu lalu mengungkap rencana untuk mengerahkan kontingen Kenya lainnya ke Haiti pada Januari tahun depan.

Sejauh ini baru sekitar 500 polisi yang dikerahkan, sebagian besar dari Kenya dan sisanya dari Jamaika dan Belize. Para diplomat memperkirakan negara-negara lain juga akan mengerahkan.

Duta Besar Kenya untuk PBB, Erastus Ekitela Lokaale, menunjukkan beberapa kemajuan di ibu kota, Port-au-Prince, termasuk pengamanan infrastruktur penting, seperti bandara dan rumah sakit, serta beberapa persimpangan jalan utama. Namun, mencatat misi tersebut perlu segera mencapai tingkat mandat penuh yakni 2.500 personel dan transisi politik perlu terus berjalan.

“Saya juga harus menekankan bahwa meskipun misi MSS merupakan intervensi yang penting dan inovatif, itu hanyalah sebagian dari solusi. Stabilitas Haiti hanya akan tercapai melalui pendekatan multi-cabang yang mengatasi akar penyebab tantangannya," ujarnya.

Setelah Moise dibunuh, negara di Karibia itu dipimpin oleh Perdana Menteri Ariel Henry hingga ia mengumumkan pengunduran dirinya pada Maret. Penggantinya adalah Garry Conille, yang memiliki sedikit kekuasaan dan bergantung pada MSS dan masyarakat internasional untuk menghadapi geng-geng tersebut.

Pemerintahan transisi sedang mempersiapkan pemilihan umum baru setelah keamanan dipulihkan. Haiti belum menyelenggarakan pemilihan umum sejak 2016.

Geng-geng kriminal menimbulkan tantangan besar bagi MSS karena mereka dipersenjatai dengan sangat baik, sebagian besar senjata diselundupkan dari AS. Hal tersebut dikemukakan oleh lebih dari 60 anggota parlemen dalam surat kepada pemerintahan Presiden AS Joe Biden minggu lalu. Mereka menyerukan upaya yang lebih besar untuk menindak penyelundupan senjata.

Kekerasan membuat negara ini menghadapi krisis kemanusiaan besar-besaran. Pada Senin, pemantau pangan internasional mengatakan lebih dari separuh penduduk negara itu, 5,4 juta orang berjuang untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Setidaknya 6 ribu orang yang mengungsi di ibu kota menghadapi tingkat kelaparan yang sangat parah, sementara 2 juta orang berada satu langkah di belakang mereka.