Dewan Transisi Dibentuk, Iran Targetkan Pemimpin Baru segera

Araghchi menyebut mekanisme pergantian kepemimpinan sesuai konstitusi telah dijalankan. Ia menjelaskan bahwa dewan transisi sudah dibentuk dan beranggotakan tiga figur, yaitu presiden, kepala peradilan, serta seorang ahli hukum dari Dewan Wali.

“Kelompok tiga orang ini akan bertindak sebagai penanggung jawab kepemimpinan sebelum pemimpin baru dipilih. Saya perkirakan itu memakan waktu singkat. Mungkin dalam satu atau dua hari, mereka akan memilih pemimpin baru untuk negara ini,” katanya, dikutip dari Al Jazeera.

Dewan tersebut terdiri dari Presiden Masoud Pezeshkian, Kepala Peradilan Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, dan Ayatollah Alireza Arafi yang berusia 67 tahun. Melalui siaran televisi pemerintah, Pezeshkian menyatakan dewan telah mulai bekerja, menyebut kematian Khamenei sebagai kejahatan besar, serta menetapkan tujuh hari libur nasional tambahan di luar masa berkabung 40 hari.

Dalam sistem Iran, kewenangan memilih pemimpin tertinggi berada di tangan Majelis Pakar. Lembaga berisi 88 ulama senior yang dipilih rakyat itu mengambil keputusan melalui suara mayoritas sederhana, dan baru dua kali menjalankan mandat tersebut sejak Republik Islam berdiri pada 1979, yakni pada 1989 saat Khamenei menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Majelis Pakar diperkirakan segera bersidang untuk menentukan pengganti, meski situasi keamanan masih dipengaruhi serangan AS-Israel yang berlanjut. Sesuai aturan, kandidat harus ulama pria dengan kapasitas politik, otoritas moral, dan loyalitas penuh terhadap Republik Islam.

Dilansir dari CNN, sejumlah analis memunculkan beberapa nama potensial sebagai kandidat pemimpin tertinggi:

• Mojtaba Khamenei (56 tahun): putra kedua almarhum yang memiliki pengaruh kuat di Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan Basij. Namun, ia menghadapi penolakan karena suksesi dari ayah ke anak dinilai tak dapat diterima, belum memiliki pangkat ulama tinggi, serta telah dikenai sanksi Amerika Serikat sejak 2019.

• Alireza Arafi (67 tahun): wakil ketua Majelis Pakar, anggota Dewan Wali, sekaligus kepala sistem seminari Iran. Ia dikenal sebagai sosok kepercayaan Khamenei di bidang birokrasi dan fasih berbahasa Arab serta Inggris, meski koneksinya di kalangan keamanan disebut masih terbatas.

• Mohammad Mehdi Mirbagheri (awal 60-an): ulama garis keras yang duduk di Majelis Pakar dan dikenal sangat menentang Barat. Saat ini ia memimpin Akademi Ilmu Pengetahuan Islam di Qom.

• Hassan Khomeini (awal 50-an): cucu Ayatollah Ruhollah Khomeini yang bertugas mengelola makam sang pendiri Republik Islam. Ia dipandang kurang garis keras, pernah dilarang mencalonkan diri ke Majelis Pakar pada 2016, dan pengaruhnya di lingkungan keamanan dinilai tak terlalu besar.

• Hashem Hosseini Bushehri (akhir 60-an): wakil ketua pertama Majelis Pakar yang dikenal dekat dengan Khamenei. Meski demikian, profil publiknya relatif rendah dan hubungannya dengan IRGC juga disebut terbatas.

Araghchi menyebut tewasnya Khamenei sebagai peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan pelanggaran besar terhadap hukum internasional. Ia mengatakan situasi tersebut membuat konflik kian berbahaya dan kompleks, seraya menegaskan Khamenei bukan hanya pemimpin politik Iran tetapi juga otoritas agama bagi jutaan Muslim di dalam dan luar negeri, dengan bukti berupa aksi demonstrasi di Irak, Pakistan, serta sejumlah negara lain.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf menyampaikan ancaman terhadap pihak yang dianggap melampaui batas. Ia mengatakan bahwa mereka telah melewati garis merah Iran dan harus membayar harganya, serta memperingatkan Iran akan melancarkan pukulan yang sangat menghancurkan hingga pihak tersebut pada akhirnya memohon.

Araghchi juga menilai serangan AS-Israel tak mencapai sasaran yang diinginkan.

“Tidak ada kemenangan dalam perang ini. Mereka belum mampu mencapai target mereka, dan mereka tak akan mampu mencapai target mereka dalam beberapa hari mendatang,” katanya.

Ia kemudian membandingkan kondisi saat ini dengan perang 12 hari pada Juni tahun lalu yang sempat melibatkan AS secara singkat. Saat itu, menurutnya, AS dan Israel memperkirakan Iran menyerah dalam dua sampai tiga hari, namun justru mereka yang meminta gencatan senjata tanpa syarat setelah 12 hari.

“Saya tak melihat perbedaan antara waktu ini dan waktu sebelumnya,” kata Araghchi.

Sebagai respons, Iran melakukan serangan selama dua hari berturut-turut dengan sasaran Dubai, Doha, Manama, serta pelabuhan Duqm di Oman. Mengenai serangan di Oman, Araghchi menyampaikan bahwa tindakan tersebut bukan pilihan Iran dan militer telah diminta berhati-hati dalam menentukan target.

Ia menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan pejabat negara-negara tetangga sejak konflik dimulai dan menegaskan Iran tak menjadikan mereka sebagai target utama, karena perang ini dipaksakan oleh Amerika Serikat dan Israel. Ia juga meminta negara-negara Teluk untuk lebih menekan AS dan Israel dibandingkan Iran.

Sementara itu, ribuan pendukung pemerintah memadati alun-alun utama kota Yazd dalam acara berkabung sambil meneriakkan “Mati Amerika”.

Serangan balasan Iran diarahkan ke pangkalan militer AS di kawasan serta sejumlah titik di Israel. Komando Pusat AS melaporkan tiga prajuritnya tewas dan lima lainnya mengalami luka parah, sementara beberapa personel lain menderita luka ringan akibat serpihan dan gegar otak, sedangkan di Israel layanan paramedis menangani korban di Beit Shemesh setelah roket Iran menghantam wilayah tersebut.

Dilansir dari Euro News, Militer Israel (IDF) merilis rekaman yang mereka klaim menunjukkan serangan ke markas besar rezim Iran di Teheran. Ledakan dalam video itu memperlihatkan asap tebal membumbung dan mengguncang ibu kota.