Di Mahkamah Internasional, Myanmar Minta Hakim Hapus Tuduhan Genosida

Persidangan digelar sejak tiga hari mulai Selasa (10/12). Mahkamah Internasional mengabulkan gugatan Gambia, sebuah negara di Afrika, yang menuntut Myanmar atas dugaan pembunuhan massal, pemerkosaan, perusakan tempat tinggal serta komunitas Rohingya di Rakhine.

Dalam Statuta ICJ disebutkan bahwa negara anggota bisa menuntut sesama anggota dengan tudingan telah melanggar peraturan internasional. Gambia menggunakan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida yang disahkan pada 1948.

Dilansir AFP, pengacara Gambia, Philippe Sands, menilai Suu Kyi telah gagal dalam melindungi Rohingya.

"Nyonya Agen, diamnya Anda berbicara lebih banyak dibandingkan kata-kata," ujar Sands, merujuk kepada posisi Suu Kyi sebagai agen Myanmar dalam kasus ini.

Sands juga mencermati bahwa Suu Kyi berdalih dari tudingan itu. "Kata 'pemerkosaan' tak sekali pun keluar dari mulut agen," ucapnya.

Pengacara Gambia lainnya, Paul Reichler, menggarisbawahi bahwa "yang paling mencolok adalah apa yang tak dibantah oleh Myanmar", yaitu Rohingya mengalami intimidasi dan persekusi.

Sementara itu, Simon Adams selaku Direktur Eksekutif Global Center for Responsibility to Protect, memperhatikan bahwa Suu Kyi sama kali tak mengucapkan kata Rohingya untuk merujuk kepada kelompok Muslim di Rakhine yang jadi korban keganasan Myanmar.

Padahal, menurut perhitungan Al Jazeera, ada 3.379 kata dalam pidato Suu Kyi di depan para hakim dan delegasi-delegasi lainnya.

"Penolakan terhadap identitas Rohingya sangat berkaitan dengan penolakan terhadap hak asasi mereka dan tentu saja, terhadap genosida," tulis Adams melalui Twitter pribadinya.

Kasus yang memaksa Myanmar menghadap ICJ adalah eksodus sekitar satu juta warga Rohingya ke Bangladesh pada 2017. Mayoritas tinggal di Rakhine selama bertahun-tahun, tapi pemerintah Myanmar melabeli mereka sebagai imigran ilegal dan menolak mengakui sebagai warga negara.

Di tahun tersebut, militer Myanmar melakukan operasi militer berskala masif yang menarget kelompok Rohingya. Mereka adalah minoritas di negara yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Buddha.

Dokumen yang diunggah di situs resmi ICJ pun menyebut militer telah melakukan operasi pembersihan sistematis dan tersebar luas terhadap Rohingya sejak Oktober 2016 sampai Agustus 2017. Ini memaksa mereka untuk menyelamatkan diri ke negara tetangga.

Investigasi PBB pun cenderung memverifikasi tudingan Gambia. Laporan Kantor Komisioner HAM PBB menemukan bahwa militer secara rutin dan sistematis menggunakan pemerkosaan, pemerkosaan massal, serta aksi kekerasan lain dan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual terhadap perempuan dewasa, gadis, anak laki-laki, pria dewasa, serta transgender.