Di Sidang PBB, Presiden Iran Desak AS Beri Jaminan Perjanjian Nuklir

20 Sep 2022, 10:55 WIB

Potret bendera Iran (unsplash.com/Akbar Nemati)

Tangerang Selatan, IDN Times - Presiden Iran Ebrahim Raisi, pada Senin (19/8/2022), mengatakan bahwa pihaknya serius untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir. Syaratnya adalah ada jaminan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak akan mengingkari perjanjian itu seperti pada 2018.

Dirinya juga mendesak badan pengawas atom Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghentikan penyelidikan bermotif politik dari pengerjaan nuklir Iran.

"Itu harus langgeng. Perlu ada jaminan. Jika ada jaminan, maka Amerika tidak bisa menarik diri dari kesepakatan itu," ujar Raisi, yang dijadwalkan hadir pada sidang Umum PBB di New York pekan ini.

Bulan lalu, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, Teheran memerlukan adanya jaminan yang lebih kuat dari Washington agar kesepakatan nuklir 2015 bisa diberlakukan kembali.

1. AS pernah melanggar kesepakatan nuklir pada tahun 2018

Raisi mengatakan, AS telah melanggar janji mereka pada kesepakatan nuklir 2015.

"Mereka melakukannya secara sepihak. Mereka mengatakan bahwa, 'Saya keluar dari kesepakatan.' Sekarang membuat janji menjadi tidak berarti. Kami tidak bisa mempercayai orang Amerika karena perilaku yang telah kami lihat dari mereka. Itu sebabnya jika tidak ada jaminan, tidak ada kepercayaan," tutur Raisi.

Selama pembicaraan berbulan-bulan dengan Washington di Wina, Teheran menuntut sebuah jaminan bahwa Presiden AS di masa depan tidak boleh meninggalkan kesepakatan nuklir. Pihaknya berkaca dari kasus kepemimpinan Donald Trump, yang keluar secara sepihak pada 2018.

Kesepakatan dengan pihak ketiga itu tiba-tiba terhenti karena beberapa masalah. Salah satunya karena Teheran mendesak Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk mengakhiri penyelidikannya terhadap jejak uranium, yang ditemukan di tiga lokasi oleh badan pengawas itu.

2. AS tidak bisa menjamin permintaan Iran karena bermuatan politis

Sejauh ini, belum ada indikasi bahwa Teheran dan Washington akan berhasil mengatasi kebuntuan itu.

Akan tetapi, Iran akan memanfaatkan Majelis Umum PBB untuk menunjukkan keseriusannya terhadap kesepakatan nuklir.

Namun, Presiden Joe Biden mengatakan, pihaknya tidak dapat memberikan jaminan kuat yang diinginkan Iran. Menurutnya, kesepakatan itu lebih mengedepankan pemahaman politik daripada perjanjian yang mengikat secara hukum.

3. Presiden Iran tidak akan bernegosiasi dengan pejabat AS pada sidang umum PBB

Sebelum berangkat ke New York, Raisi di bandara Teheran mengatakan bahwa kehadirannya dalam rapat Majelis PBB tidak ada kaitannya dengan negosiasi nuklir.

"Tidak ada rencana untuk pertemuan atau negosiasi dengan para pemimpin AS, kami tidak punya rencana apapun untuk bertemu dengan mereka," kata Raisi.

Raisi menambahkan, kehadIrannya di sidang umum PBB merupakan kesempatan untuk menjelaskan kepada dunia mengenai dugaan kebencian yang dimiliki beberapa negara dan kekuatan dunia terhadap Iran. Dia tidak merinci pihak mana yang dimaksud.

Presiden Iran itu didampingi oleh Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian dan negosiator Nuklir Ali Bagheri Kani. Raisi akan berbicara kepada Majelis Umum dan menghadiri pertemuan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) terkait keagamaan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.