Di Tengah Ancaman Perang, Iran dan AS Lanjut Negosiasi Nuklir

Berbicara kepada CBS News, Senin (23/2/2026), Abbas Araghchi menegaskan masih ada peluang solusi diplomatik meski ancaman militer meningkat.

“Jika AS menyerang kami, maka kami memiliki hak penuh untuk membela diri,” kata Araghchi, seraya menyinggung kepentingan Amerika di kawasan sebagai potensi target.

Meski demikian, ia menambahkan ada peluang bagus untuk memiliki solusi diplomatik. “Saya percaya bahwa ketika kita bertemu, mungkin Kamis ini di Jenewa lagi, kita bisa mengerjakan elemen-elemen tersebut dan menyiapkan teks yang baik serta mencapai kesepakatan dengan cepat,” lanjut Araghchi.

Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam unggahan media sosial mengatakan, pembicaraan sebelumnya menghasilkan sinyal yang menggembirakan. Iran juga menyatakan tengah menyiapkan draf proposal untuk mencegah aksi militer.

Di Washington, Axios melaporkan dengan mengutip pejabat senior AS yang tidak disebutkan namanya, bahwa jika Iran menyerahkan proposal dalam 48 jam, Washington siap bertemu kembali untuk memulai negosiasi rinci.

Namun, utusan Timur Tengah Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, dalam wawancara dengan Fox News, menyampaikan bahwa Trump mempertanyakan sikap Iran.

“Dia penasaran mengapa mereka belum. Saya tidak ingin menggunakan kata ‘menyerah,’ tetapi mengapa mereka belum menyerah,” ujarnya.

“Mengapa mereka belum datang kepada kami dan berkata, ‘kami menyatakan tidak ingin senjata, jadi inilah yang siap kami lakukan’?”

Pemerintah Barat selama ini khawatir program nuklir Iran bertujuan mengembangkan bom atom, tudingan yang berulang kali dibantah Teheran. Iran menegaskan, haknya untuk memperkaya uranium untuk tujuan sipil. Mengenai pengayaan uranium, Araghchi mengatakan, Iran memiliki hak penuh untuk memutuskan sendiri.

Putaran diplomasi tahun lalu sempat terganggu oleh kampanye pengeboman Israel terhadap Republik Islam tersebut. Serangan itu memicu konflik selama 12 hari pada Juni, yang sempat melibatkan AS dengan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.

Di dalam negeri, ketegangan meningkat setelah gelombang protes nasional yang dipicu krisis ekonomi dan biaya hidup tinggi. Kelompok hak asasi manusia menyebut, ribuan orang tewas dalam penindakan aparat.

Pada Minggu, mahasiswa Iran menggelar aksi pro dan kontra pemerintah. Media lokal dan diaspora melaporkan demonstrasi di sejumlah universitas Teheran, dengan sebagian peserta mengibarkan bendera monarki Iran yang telah digulingkan, sementara lainnya meneriakkan kematian bagi shah, yang digulingkan dalam Revolusi Islam 1979.

Meski jalur diplomasi terbuka, kekhawatiran warga terhadap potensi konflik baru semakin besar. “Saya tidak tidur nyenyak di malam hari bahkan sambil minum obat,” kata Hamid, warga Teheran.

Teknisi IT berusia 46 tahun, Mina Ahmadvand, berpendapat, pada tahap ini perang antara Iran dan AS serta Israel tidak terelakkan. “Saya tidak ingin perang terjadi, tetapi seseorang tidak boleh bermain-main dengan kenyataan di lapangan,” imbuh dia.

Sejumlah negara, termasuk Swedia, Serbia, Polandia, dan Australia, telah meminta warganya meninggalkan Iran.

Iran sebelumnya menyatakan bahwa mencapai kesepakatan dengan cepat merupakan kepentingannya sendiri, terutama jika itu berarti keringanan sanksi yang telah melumpuhkan ekonomi dan memicu protes besar akhir tahun lalu.

Di tengah situasi tersebut, sejumlah kelompok Kurdi-Iran yang berbasis di Irak mengumumkan pembentukan koalisi politik untuk bersatu melawan sistem Islam Iran. Dalam pernyataan bersama, mereka menyebut tujuan utama aliansi itu adalah perjuangan untuk menggulingkan Republik Islam Iran, dan untuk mencapai penentuan nasib sendiri bagi bangsa Kurdi.

Perundingan di Jenewa kini menjadi titik krusial, ketika diplomasi berjalan beriringan dengan peningkatan kekuatan militer dan ketidakpastian politik di dalam negeri Iran.