Diadang Aksi Protes, Utusan Khusus ASEAN Minta Akses Penuh di Myanmar

07 Agu 2021, 22:25 WIB

Pihak oposisi Myanmar merasa kehilangan kepercayaan kepada ASEAN dalam mengatasi masalah krisis di Myanmar. (Twitter.com/kzy_linn)

Jakarta, IDN Times - Utusan khusus untuk Myanmar, Erywan Yusof, mengatakan ia harus diberi akses penuh ke semua pihak ketika mengunjungi negara yang dilanda perselisihan itu. Erywan yang merupakan Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam ditunjuk oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menjadi utusan dengan misi khusus di tengah krisis kemanusiaan di Myanmar.

“Rencana kunjungan ke Myanmar sedang dalam proses, dan yang perlu kami lakukan adalah memastikan kami siap ketika kami pergi ke sana, tidak seperti kunjungan yang saya lakukan pada bulan Juni,” kata Erywan kepada wartawan di Bandar Seri Begawan, Sabtu (7/8/2021), sehari setelah pengangkatannya oleh ASEAN.

1. Menlu Erywan belum memastikan tanggal kedatangannya

Menlu RI Retno Marsudi dengan Menlu II Brunei Darussalam Erywan Yusof (Twitter/@Menlu_RI)

Kantor berita ANTARA melaporkan Erywan tidak memberikan tanggal kunjungannya ke Myanmar. Dia telah ditugasi untuk mengawasi bantuan kemanusiaan, mengakhiri kekerasan di Myanmar sejak Aung San Suu Kyi dan pejabat lainnya digulingkan oleh militer dan ditahan sejak kudeta 1 Februari 2021.

Erywan juga ditugasi membuka dialog antara junta militer dan pihak oposisi yang memprotes melalui kampanye pembangkangan sipil. Ia mengatakan akan mengupayakan pembahasan yang lebih substantif.

"Khususnya tentang penghentian kekerasan, dialog dan mediasi selama kunjungan ASEAN berikutnya ke Myanmar, sambil menekankan penting baginya untuk diberikan akses penuh kepada semua pihak," ujarnya tanpa menyebutkan alur waktu untuk mengamankan bantuan kemanusiaan.

2. Pengangkatan utusan khusus ASEAN diwarnai penolakan kelompok sipil Myanmar

Pihak oposisi Myanmar merasa kehilangan kepercayaan kepada ASEAN dalam mengatasi masalah krisis di Myanmar. (Twitter.com/kzy_linn)

Sementara itu, penunjukan utusan khusus ASEAN telah ditolak oleh kelompok masyarakat sipil Myanmar. Mereka menilai ASEAN seharusnya berkonsultasi dengan lawan junta dan pihak lain.

"CSO Myanmar (organisasi masyarakat sipil) mengungkapkan kekecewaan yang mendalam terhadap ASEAN dan kurangnya proses pengambilan keputusan yang inklusif dan kelambanan mereka dalam menghadapi beberapa kejahatan paling keji yang dilakukan di kawasan itu," demikian isi pernyataan dari 413 kelompok masyarakat sipil, Jumat (5/8/2021).

Sementara itu, Erywan berharap untuk mengumpulkan dukungan yang diperlukan untuk upaya tersebut.

3. ASEAN terus didesak menyelesaikan krisis di Myanmar

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan banyak negara telah mendesak ASEAN untuk mempelopori upaya diplomatik untuk memulihkan stabilitas Myanmar. Selain mengangkat utusan khusus, para menlu ASEAN mengesahkan joint communique dari ASEAN Ministerial Meeting (AMM).

Selama pembahasan yang cukup alot tersebut, negara-negara ASEAN kompak memandang pelaksanaan lima poin konsensus sebagai hal yang mendesak. Sebelumnya, ASEAN dinilai lambat dalam bertindak menyikapi krisis yang terjadi di Myanmar.

Penguasa militer Myanmar Min Aung Hlaing, yang telah menjabat sebagai perdana menteri sementara, telah berjanji untuk mengadakan pemilu pada 2023. Pemerintahnya mengatakan pihaknya bertindak sesuai dengan konstitusi untuk menghapus pemerintahan Suu Kyi.

Jenderal itu juga membantah tindakannya sebagai kudeta dan menolak penggambaran dirinya sebagai junta.