Jakarta, IDN Times - Pemerintah Ethiopia, pada Selasa (18/10/2022), mengklaim bahwa pasukannya telah merebut tiga kota di wilayah Tigray dari Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF). Tiga kota itu adalah Alamata, Korem, dan Shire.
Terkait pencapaian pemerintah itu, TPLF mengaku kalah dari pasukan pemerintah. Tetapi, mereka mengatakan akan mempertahankan diri melawan pasukan pemerintah.
Melansir Reuters, otoritas Ethiopia mengumumkan bahwa mereka berhasil merebut kota Shire, Alamata, dan Korem.
Pemerintah akan mengoordinasikan persiapan dengan kelompok-kelompok kemanusiaan untuk membawa bantuan dan memulihkan layanan ke daerah-daerah yang sekarang di bawah kendalinya.
Seorang penduduk di ibu kota regional Mekelle mengatakan, kabar tersebut telah membuat orang-orang bergegas untuk menimbun kebutuhan pokok, karena khawatir dengan pasukan federal dan sekutunya Eritrea yang akan tiba. Dia juga mengatakan harga telah melonjak 10 persen dan diperkirakan bakal naik lagi jika pasukan mendekat.
Shire terletak sekitar 140 kilometer dari ibu kita regional Tigary, Mekelle. Kota itu memiliki bandara dan merupakan salah satu kota terbesar di Tigray. Shire saat ini menampung puluhan ribu pengungsi.
Adapun Korem dan Alamata berjarak sekitar 170 kilometer dan 180 kilometer dari selatan Mekelle di sepanjang jalan utama menuju wilayah tetangga Amhara.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, pada Senin (17/10/2022), memperingatkan bahwa konflik di wilayah Tigray hampir tidak terkendali lagi.
Menanggapi Guterres, Redwan Hussien, Penasihat Keamanan Nasional untuk Perdana Menteri Abiy Ahmed mengatakan, konflik di Tigray tidak meningkat dan dan situasi saat ini menguntungkan militer.
“Itu berputar ketika diperluas ke daerah lain. Sekarang, itu hanya padam dan merosot,” kata Redwan.
Kantor hak asasi manusia PBB telah menyatakan keprihatinan atas laporan bahwa beberapa serangan udara oleh pasukan pemerintah di Tigray tidak pandang bulu.
Pemerintah berdalih bahwa pasukannya telah memusatkan perhatian maksimal untuk melindungi warga sipil.
Melansir VOA News, William Davison, analis senior International Crisis Group untuk Ethiopia, mengatakan bahwa tindakan pemerintah yang menegaskan kekuasaan di Tigray dapat mengacaukan dialog damai dengan TPLF.
“Tidak jelas dengan siapa mereka akan bernegosiasi jika mereka berhasil. Jadi, lebih mirip 2020 daripada 2022. Artinya pada 2022, ada fokus pada penyelesaian yang dinegosiasikan sebelum dimulainya kembali konflik. Tetapi jika mereka mencoba untuk mengambil alih Tigray, tidak jelas dengan siapa mereka akan bernegosiasi pada akhirnya,” kata Davison.
Konflik antara kedua pihak sudah hampir berlangsung selama 2 tahun, tapi belum ada tanda-tanda perdamaian dalam waktu dekat. Di tahun ini, sempat ada gencatan senjata selama lima bulan, tapi konflik berlanjut pada Agustus.
Perundingan damai Ethiopia-TPLF telah dijadwalkan berlangsung di Afrika Selatan pada awal bulan ini, tapi pembicaraan gagal terlaksana karena kedua pihak tidak setuju mengenai tempat dan mediator rekonsiliasi.
Kepala Institut Horn untuk Studi Strategis, Hassan Khannenje, mengatakan segala cara perlu digunakan untuk membawa masing-masing faksi ke meja perundingan.