Diberi Mandat DK PBB, Indonesia Bisa Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza

ISF, yang kini mendapat mandat resmi PBB, dirancang sebagai pasukan multinasional yang bertugas menjaga keamanan selama masa transisi politik. Pasukan ini akan bekerja untuk mencegah kekerasan baru, mengawasi gencatan senjata, dan memfasilitasi akses kemanusiaan yang selama ini terhambat akibat blokade dan pertempuran sporadis.

Menurut dokumen resolusi, ISF diberi mandat untuk mendukung demiliterisasi Gaza, membongkar infrastruktur kelompok bersenjata, serta mengamankan distribusi bantuan. Seluruh operasinya harus dilakukan melalui koordinasi penuh dengan Mesir, Israel, dan negara-negara lain yang bekerja sama dengan PBB di lapangan.

AS menekankan arsitektur keamanan baru ini tidak dimaksudkan sebagai pendudukan baru, melainkan sebagai zona penyangga stabilisasi yang memungkinkan rekonstruksi Gaza berjalan tanpa ancaman konflik berulang. Namun, beberapa negara anggota, termasuk China dan Rusia, menahan dukungan penuh karena menilai mandat ISF masih memerlukan kejelasan teknis.

Meski begitu, dukungan 13 negara menjadi sinyal kuat bahwa komunitas internasional semakin konsisten mendorong mekanisme stabilisasi yang lebih permanen, bukan hanya gencatan senjata jangka pendek.

Indonesia menjadi salah satu negara yang sejak awal mendorong kehadiran mekanisme internasional di Gaza. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan, Indonesia siap mengirim hingga 2.000 personel sebagai bagian dari misi perdamaian internasional, jika mandat PBB sudah tersedia dan disetujui seluruh pihak terkait.

Prabowo menegaskan Indonesia hanya akan berpartisipasi dalam kerangka yang sepenuhnya legal dan multilateral. Keputusan DK PBB hari ini membuka kemungkinan tersebut, meskipun detail teknis komposisi ISF, termasuk kontributor pasukan, belum diumumkan secara resmi.

Sikap Indonesia selama ini konsisten dengan mendukung stabilisasi tanpa memberikan celah bagi pendudukan baru atau pengaturan yang merugikan hak-hak rakyat Palestina. Dengan disahkannya struktur BoP dan ISF, Indonesia berpeluang memainkan peran lebih besar dalam pemulihan Gaza, baik melalui personel militer, logistik, maupun diplomasi.

Partisipasi Indonesia juga dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu negara Global South yang aktif dalam isu kemanusiaan Palestina, sejalan dengan rekam jejak panjang Indonesia di berbagai misi perdamaian PBB.

BoP yang baru dibentuk memiliki mandat menyusun tata kelola transisi Gaza setelah konflik. AS menyebut lembaga ini sebagai instrumen menuju peluang penentuan nasib sendiri Palestina, setelah reformasi di Otoritas Palestina dinilai memadai. Meskipun demikian, isu negara Palestina tetap menjadi titik perdebatan, khususnya dari pemerintah Israel yang secara terbuka menolak skema tersebut.

Menurut resolusi, BoP akan bekerja hingga akhir 2027, periode yang dinilai cukup untuk menyusun struktur pemerintahan lokal, memastikan aliran bantuan, serta mendukung persiapan rekonstruksi skala besar. Namun, sebagian negara anggota menilai implementasinya akan sangat bergantung pada situasi keamanan di lapangan dan kesiapan para aktor regional.

Keberhasilan BoP juga akan diuji oleh kemampuan diplomasi internasional menjaga keseimbangan antara tekanan politik, kebutuhan kemanusiaan, dan tuntutan keamanan. Tanpa koordinasi erat dengan Mesir, Israel, dan negara Arab lain, program transisi dapat menghadapi hambatan serius.