Didemo Wanita Afghanistan, Taliban Bubarkan Massa Pakai Cara Brutal

14 Agu 2022, 07:15 WIB

Potret aksi unjuk rasa yang menuntut hak-hak perempuan pada Sabtu (13/8/2022) di Kabul, Afghanistan (twitter.com/Elisalizderosa)

Tangerang Selatan, IDN Times - Demonstrasi para perempuan Afghanistan dibubarkan oleh Taliban dengan tindakan represif. Para pengunjuk rasa terlihat dikejar, dipukuli, dan diberi tembakan peringatan ketika demonstrasi berlangsung di Kementerian pendidikan, Sabtu (13/8/2022).

Sejak Taliban berkuasa, pihaknya membatasi hak-hak perempuan di Afghanistan. Salah satunya melarang perempuan untuk menjalani pendidikan sekolah menengah atas.

Para pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan “15 Agustus adalah hari hitam”, merujuk pada setahun setelah Taliban berkuasa. Sekitar 40 perempuan bersuara untuk menuntut haknya agar bisa bekerja dan berpartisipasi dalam politik.

“Keadilan, keadilan. Kami muak dengan ketidaktahuan,” kata para demonstran, yang juga tidak mengenakan cadar.

“Sayangnya, Taliban dari Dinas Intelijen datang dan menembak ke udara, mereka membubarkan gadis-gadis itu, merobek spanduk kami dan menyita ponsel banyak gadis,” kata Zholia Parsi, salah satu demonstran.

Beberapa wartawan juga terlihat dipukuli oleh para pejuang Taliban ketika sedang meliput aksi unjuk rasa, kata responden AFP.

1. Taliban melarang perempuan untuk bersekolah dan bekerja

Ketika Taliban mengizinkan dan menyuarakan pendukungnya untuk menentang Amerika Serikat, pihaknya justru tidak mengizinkan para perempuan menggelar unjuk rasa di Afghanistan, dikutip dari Deutsche Welle.

Setelah berkuasa, Taliban telah mengeluarkan puluhan ribu gadis dari kegiatan akademik di sekolah menengah, lalu melarang mereka untuk bekerja di pemerintahan.

Perempuan juga dilarang bepergian sendirian ketika melakukan perjalanan jauh. Mereka hanya diperbolehkan mengunjungi taman umum dan taman di ibu kota pada hari-hari tertentu.

Petinggi negara dan ketua Taliban, Haibatullah Akhunzada, sempat memerintahkan perempuan untuk menutupi penampilan mereka sepenuhnya di depan umum, seperti menggunakan burqa yang menutupi keseluruhan tubuh.

2. PBB dan kelompok HAM kecam kebijakan Taliban

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) berulang kali mengecam Taliban atas kebijakannya. Aturan tersebut dinilai memberlakukan pembatasan pada perempuan di Afghanistan.

Richard Bennett, pelapor PBB untuk HAM Afghanistan, sempat mengatakan bahwa kebijakan tersebut menunjukkan pola segregasi gender mutlak dan ditunjukkan untuk membuat perempuan tidak terlihat di masyarakat.

Human Right Watch, pada Kamis (11/8/2022), meminta Taliban membalikkan keputusan mereka yang mengerikan dan misoginis, yang melarang perempuan untuk menempuh pendidikan.

"Ini akan mengirim pesan bahwa Taliban bersedia mempertimbangkan kembali tindakan mereka yang paling mengerikan," kata Fereshta Abbasi, seorang peneliti Afghanistan dari kelompok hak asasi manusia.

Beberapa demonstran juga sempat berpindah dan kembali menggelar protes kecil di sebuah trotoar. Tanpa basa-basi, Taliban langsung merespons dan menangkap kembali pihak penyelenggara.

3. Pembatasan hak perempuan picu krisis ekonomi Afghanistan

Studi dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada tahun ini menyatakan, ada penurunan yang tidak proporsional di sektor pekerjaan. Angkanya menurun 16 persen untuk perempuan dan 6 persen untuk laki-laki, terhitung sejak Taliban menguasai pemerintahan.

Sebelum Taliban berkuasa, tercatat bahwa 22 persen perempuan terlibat sebagai tenaga kerja. Angka tersebut tergolong besar untuk negara yang mencerminkan perilaku patriarki dan konservatif.

Perempuan yang bekerja di Afghanistan juga rentan terhadap guncangan pengangguran akibat krisis ekonomi. Ditambah dengan adanya pembatasan dan lazimnya fenomena patriarki di wilayahnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.