Diduga Korupsi, Guinea Khatulistiwa Tutup Kedubes di Inggris

Pemerintah Guinea Khatulistiwa pada Senin (26/7/2021) mengumumkan penutupan kantor kedutaan besar negaranya di London. Langkah ini dilakukan setelah Teodorin Nguema Obiang Mangue selaku wakil presiden sekaligus anak orang nomor satu itu mendapatkan sanksi dari Inggris atas tudingan terlibat korupsi dan memanfaat uang negara untuk kepentingan pribadi. 

Dikutip dari Africa News, menurut Menteri Luar Negeri Simeon Oyono Esono mengatakan dalam tayangan TV nasional bahwa, "Kita tidak dapat menerima segala bentuk intervensi dalam urusan dalam negeri Guinea Khatulistiwa dan sanksi yang diberikan tergolong melanggar prinsip hukum internasional. Maka langkah pertama pemerintah dengan menutup semua misi diplomatik di London."

Dilansir dari Africa News, pada Sabtu (24/7/2021) Pemerintah Guinea Khatulistiwa mengecam pemberian sanksi kepada anak presiden tersebut. Bahkan negara Afrika Tengah tersebut mendesak Inggris untuk mencabut sanksi korupsi pada wakil presiden yang dianggap bersifat unilateral dan ilegal. 

Dikutip dari laman Reuters, Menlu Simeon Oyono Esono juga mengatakan bahwa Obiang Mangue tidak pernah melakukan investasi di Inggris ataupun mendapatkan hukuman pidana di sana. Ia juga berkata, "Sanksi yang tanpa bukti yang diberikan Pemerintah Inggris hanyalah berdasarkan dari manipulasi, kebohongan dan kejahatan yang diinisiasi dari beberapa organisasi non pemerintah untuk memperburuk nama baik Guinea Khatulistiwa."

Inggris pada Kamis (22/07/2021) telah memberikan sanksi kepada Obiang Mangue dengan membekukan aset dan melarang dirinya untuk masuk ke negeri Ratu Elizabeth tersebut. Bahkan Mangue dipastikan tidak dapat lagi mengirimkan uang melalui seluruh bank di Inggris. 

Guinea Khatulistiwa merupakan salah satu negara di Afrika Tengah yang dipimpin oleh seorang pemimpin rezim dinasti. Pasalnya Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo sudah memimpin negara itu sejak tahun 1979, setelah ia berhasil melengserkan pamannya Francisco Macias Nguema lewat kudeta berdarah.

Bahkan satu-satunya negara Afrika bekas jajahan Spanyol ini disebut sebagai negara  terlama yang dikuasai oleh rezim diktator. Maka dari itu, terdapat tudingan yang menyebut berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia kepada Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, dilansir dari DW. 

Meski disebut negara kaya minyak, tetapi Guinea Khatulistiwa tengah menghadapi krisis ekonomi akibat jatuhnya harga minyak dunia pada 2014. Bahkan diketahui hampir 76 penduduknya masuk di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki akses sanitasi serta pendidikan yang layak. 

Pada anggaran tahun 2020 ini, diketahui Guinea Khatulistiwa justru mengalokasikan 95 miliar CFA francs atau Rp2,5 triliun untuk pertahanan. Sedangkan negara Afrika Tengah itu hanya mengalokasikan dana sebesar 59 miliar CFA francs atau Rp1,5 triliun, dilaporkan dari laman Africa News.