Dijatuhi Sanksi, Junta Militer Mali: Kami Mau Dialog Terbuka
Jakarta, IDN Times - Pemimpin junta militer Mali, Assimi Goita, mengatakan pada Senin (10/1/2022) bahwa ia tetap terbuka untuk berdialog dengan Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) setelah mereka menjatuhkan sanksi kepada Bamako karena pemilihan yang tertunda.
Setelah berbulan-bulan terjadi ketegangan politik, ECOWAS pada Minggu setuju untuk menutup perbatasan dengan negara bagian Sahel dan memberlakukan embargo perdagangan. Keputusan itu didukung pada hari Senin oleh Prancis, mantan penjajah Mali, di Dewan Keamanan PBB.
"Bahkan jika kita menyesali sifat tidak sah, ilegal dan tidak manusiawi dari keputusan tertentu, Mali tetap terbuka untuk berdialog dengan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat untuk menemukan konsensus," kata Goïta di TV pemerintah, dikutip dari France24.
Kendati begitu, Goita tidak memberikan kejelasan lebih lanjut terkait bagaimana rezimnya akan menanggapi sanksi yang ketat.
1. Seruan untuk kembali ke kepemimpinan yang demokratis
Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Senin di Afrika Barat, duta besar Prancis Nicolas de Riviere mendukung keputusan ECOWAS dalam memberikan sanksi kepada Mali. Hubungan keduanya memburuk setelah penggulingan mantan presiden Ibrahim Boubacar Keita pada 2020 dalam upaya kudeta.
Sementara itu, duta besar Amerika Serikat Richard Mills menyerukan agar Bamako secepatnya beralih ke demokrasi dan menyarankan untuk tidak mengambil sikap terhadap sanksi ECOWAS yang sedang ditinjau. Setelah sanksi pertama yang diberikan pada 2020, junta Mali berjanji akan memulihkan pemerintahan sipil pada Februari mendatang.
Namun, kudeta kedua pada Mei 2021 mengganggu jadwal tersebut dan memicu kecaman dari dunia internasional. ECOWAS terus mendesak untuk diadakan pemilihan, tetapi junta militer berdalih situasi keamanan yang buruk membuat pemilihan ditunda.