Dikritik, Bangladesh Tetap Relokasi Pengungsi Rohingya

Berjarak 39,9 kilometer dari kota pelabuhan Chittagong, para pengungsi diangkut ke Bhasan Char menggunakan kapal AL Bangladesh dan mengarungi laut selama tiga jam. Pulau yang baru muncul pada tahun 2006 itu tercipta dari endapan lanau (tanah atau butiran penyusun tanah/batuan) kiriman Pegunungan Himalaya.

Dilansir EFE, pulau yang juga dikenal sebagai Char Piya itu memiliki luas 60 kilometer persegi. Saat proyek relokasi pengungsi Rohingya diteken pada 26 Januari 2017, Bangladesh berusaha menepis selentingan miring dengan pembangunan fasilitas pendukung di sekeliling pulau.

Selain pemukiman berkapasitas 100 ribu orang, turut pula dibangun tanggul setinggi 2 meter dengan panjang 12 kilometer sebagai pelindung pulau dari terjangan badai. Ada juga pusat pemantauan badai, rumah sakit, pos polisi serta 120 tempat perlindungan saat badai. Proses relokasi sendiri dimulai sejak November 2019.

Namun, etnis minoritas Muslim yang menyelamatkan diri dari persekusi pemerintah Myanmar itu tidak diizinkan keluar dari Bhasan Char. Mereka baru bisa bepergian jika telah mengantongi izin dari otoritas setempat.

Dilaporkan oleh The Daily Star, kamp pengungsi Distrik Cox's Bazar dinilai sudah tak aman lagi. Dengan jumlah penghuni mencapai sekitar 900 ribu orang, pemerintah Bangladesh menyebut Kamp Cox's Bazar dihantui meningkatnya angka kriminalitas seperti pembunuhan, penculikan, pemerasan dan penyelundupan narkoba. Termasuk pula perdagangan manusia.

Pemukiman Cox's Bazar yang padat juga rentan dilanda kebakaran. Yang terbaru pada 14 Januari 2021 silam, saat si jago merah menghanguskan 550 unit bangunan. Akibatnya, 3.500 pengungsi kehilangan tempat tinggal.

Meski begitu, kebijakan relokasi ini panen kritik lantaran tidak berkonsultasi lebih dulu dengan badan-badan bantuan. UNHCR, badan PBB khusus pengungsi, bahkan sama sekali tidak dilibatkan.

"Sejak Bangladesh mengumumkan proyek Bhasan Char, PBB telah menawarkan diri terlibat dalam konsultasi konstruktif yang bertujuan untuk memahami rencana dan mempertimbangkan masalah paling penting seperti kebijakan, proses dan operasional. (Kami) tetap ingin melanjutkan dialog ini," demikian petikan pernyataan tertulis perwakilan PBB di Bangladesh awal Desember lalu.

Menurut PBB, hak-hak pengungsi yang direlokasi ke Bhasan Char harus tetap dipenuhi. Antara lain kebebasan untuk bepergian ke daratan, pendidikan, kesehatan dan bekerja.

Di sisi lain, oganisasi Human Rights Watch (HRW) blak-blakan menuding pemerintah Bangladesh gagal memenuhi janji tidak memaksa pengungsi Rohingya pindah ke Bhasan Char. Pernyataan HRW pada September 2020 lalu juga mengkritik kualitas fasilitas medis, kurangnya peluang mencari nafkah dan keamanan saat cuaca ekstrim.