Dikritik Keras, Facebook Hapus Iklan "Tipu Daya" Tim Kampanye Trump

06 Mar 2020, 14:25 WIB

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berangkat dari Washington menuju Charlotte, North Caroline, untuk kampanye di Pangkalan Gabungan Andrews, Maryland, Amerika Serikat, pada 2 Maret 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Barria

Washington DC, IDN Times - Facebook akhirnya menghapus sejumlah iklan politik yang dipasang dan dibayar oleh sejumlah pejabat Partai Republik dan tim kampanye Donald Trump pada Kamis (5/3). Iklan yang mempromosikan "Sensus Distrik Kongresional Resmi 2020" tersebut muncul sejak Selasa (3/3).

Iklan tersebut mengajak pengguna Facebook berperan sebagai responden untuk mengisi sensus yang akan dimulai pada 12 Maret mendatang. Sekilas tampilan iklan seolah-olah dibuat untuk mengesankan bahwa pemerintah Amerika Serikat yang menyelenggarakan sensus tersebut.

1. Facebook menyebut iklan itu melanggar kebijakan platform

Juru bicara Facebook, Andy Stone, mengatakan kepada CNN Business bahwa iklan Trump melanggar kebijakan di platform milik Mark Zuckerberg itu.

"Ada beberapa kebijakan yang diterapkan untuk mencegah kebingungan seputar sensus resmi Amerika Serikat dan ini adalah satu contoh yang sedang diberlakukan," ujar Stone.

Iklan itu meminta pengguna Facebook untuk memberikan sejumlah pandangan politik mereka demi kepentingan Trump.

"Survei ini PENTING bagi strategi tim kampanye kami pada 2020. Kami butuh warga Amerika yang patriotik seperti ANDA untuk merespons sensus ini agar kami bisa mengembangkan strategi kemenangan untuk NEGARA BAGIAN ANDA," tulis iklan tersebut.

Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden adalah seperti apa pandangan mereka soal Trump, nama media yang paling sering mereka baca atau saksikan, dan pendapat tentang "apakah Nancy Pelosi (Ketua DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat) serta Sayap Kiri Radikal mengedepankan agenda personal mereka yang anti-Trump daripada apa yang terbaik bagi warga Amerika". Responden juga diminta untuk menyertakan nama, usia, dan kontak mereka.

2. Iklan Trump dinilai penuh "tipu daya" yang berisiko bagi publik

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyapa pendukung dalam sebuah reli kampanye di North Charleston, South Carolina, Amerika Serikat, pada 28 Februari 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Leah Millis

Biro Sensus Amerika Serikat sendiri dijadwalkan akan mengirimkan formulir sensus kepada warga pada akhir Maret ini. Tidak heran jika kekhawatiran muncul dari beberapa kalangan bahwa iklan Trump akan membuat publik mengira itu adalah sensus yang resmi. Tim sukses Trump menolak berkomentar.

Menurut Vanita Gupta selaku Presiden dan CEO Konferensi Kepemimpinan untuk Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia--sebuah organisasi yang membantu Facebook memformulasikan kebijakan terkait intervensi sensus--iklan Trump itu "penuh tipu daya" dan "tidak bisa diterima".

"Jika Trump berkata sebuah sensus palsu adalah 'resmi', orang-orang akan berpikiran bahwa itu memang resmi," katanya lewat Twitter.

"Iklan penuh tipu daya Trump akan membingungkan orang-orang soal bagaimana dan kapan waktunya berpartisipasi dalam Sensus 2020, mengancam hak mereka untuk dihitung dan membawa sumber daya serta kekuatan politik ke komunitas mereka," lanjutnya lagi.

3. Facebook dikritik karena menerima iklan politik walau berisi kebohongan

Ilustrasi Facebook. unsplash.com/Kon Karampelas

Menjelang periode panas di Amerika Serikat yaitu Pilpres, Facebook menegaskan tetap menerima iklan politik tanpa perlu melakukan cek fakta. Artinya, media sosial yang dipakai ratusan juta orang di dunia itu mengizinkan adanya iklan berisi kebohongan yang dibayar oleh politisi atau kelompok kepentingan.

Pelosi, yang jadi subjek sensus palsu Trump, mengkritik Facebook karena menerima iklan itu.

"Saya tahu motif profit adalah model bisnis mereka, tapi ini tak seharusnya mengesampingkan pentingnya penghitungan orang-orang di negara kita agar kita bisa menyediakan pelayanan dan lainnya," kata Pelosi.

Menurut 2020campaigntracker.com, Donald Trump memuncaki dana iklan politik di Facebook yaitu sebesar Rp225 miliar sejak Januari hingga Oktober 2019. Facebook juga mengungkap kelompok yang berhubungan dengan Rusia beriklan untuk memengaruhi politik Amerika Serikat pada 2016. Mereka membayar Rp1,4 miliar dan Facebook menerimanya.