Ditekan Sekutu, PM Selandia Baru Ambil Sikap Soal Tiongkok

Perbedaan antara Selandia Baru dan mitra dagangnya (Tiongkok) menjadi sulit untuk dipertemukan karena menurut PM Ardern mengelola hubungan tidak selalu mudah dan tidak ada jaminan.

Dilansir Reuters (3/5/2021), dalam pidatonya di CBS, PM Ardern menyampaikan bahwa: "Tidak akan luput dari perhatian siapa pun di sini bahwa ketika peran Tiongkok di dunia tumbuh dan berubah, perbedaan antara sistem kami dan kepentingan serta nilai-nilai yang membentuk sistem itu, menjadi semakin sulit untuk dipertemukan. Ini adalah tantangan yang sedang kita hadapi dan banyak negara lain di kawasan Indo Pasifik, serta di Eropa dan kawasan lain."

Ia juga menambahkan bahwa ada hal-hal yang "tidak, tidak bisa, dan tidak akan disetujui" antara Tiongkok dan Selandia Baru. Walaupun begitu, dengan jelas PM Ardern mengatakan bahwa, ia tidak melihat perbedaan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipertemukan, dan mengatakan bahwa "hubungan tetap kuat".

Pemerintah Selandia Baru sedang berupaya menyeimbangkan komitmen terhadap HAM dengan tuntutan mitra dagang terbesarnya.

Seperti yang diketahui, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar bagi Selandia Baru, dimana Tiongkok mengambil hampir sepertiga dari ekspor Selandia Baru. Bahkan sejak November 2020, nilai ekspor ke Negeri Tirai Bambu sendiri telah lebih besar daripada gabungan empat mitra dagang Selandia Baru lainnya, seperti: Australia, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Jepang.

Dari dalam negeri, Parlemen Selandia Baru akan melihat mosi yang diajukan oleh partai yang lebih kecil untuk mendiskusikan apakah situasi yang terjadi di Xinjiang sebagai genosida dan akan dibahas ketika kaukus Partai Buruh bertemu minggu ini. 

Selain itu, tekanan dari eksternal datang dari negara-negara sekutu. Hal ini disebabkan keengganan Selandia Baru menggunakan aliansi intelijen dan keamanan Five Eyes untuk mengkritik Tiongkok. Aliansi Five Eyes terdiri dari negara: AS, Australia, Inggris, dan Kanada.

Dilansir The Guardian (3/5/2021), Mosi yang diusulkan di Selandia Baru, serupa dengan yang sedang menjadi perdebatan di parlemen dari beberapa negara sekutu, seperti Inggris, Australia, dan Kanada. Pada bulan April, anggota parlemen Inggris menetapkan bahwa Tiongkok melakukan genosida, yang membuat Inggris dan Uni Eropa telah mengambil tindakan bersama dengan AS dan Kanada untuk memberikan sanksi terhadap pejabat Tiongkok yang terlibat dalam penahanan massal Muslim Uighur.

Tiongkok menuding Five Eyes mengeluarkan pernyataan tentang Hongkong dan perlakuan terhadap etnis Muslim Uighur di Xinjiang sebagai cara untuk menyerang Tiongkok.

"Kami berharap pihak Selandia Baru dapat memegang posisi yang obyektif dan adil, serta tunduk pada hukum internasional serta tidak mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok, sehingga dapat menjaga perkembangan hubungan bilateral kita yang sehat," ungkap Wu Xi selaku Duta Besar Tiongkok untuk Selandia Baru dan dikutip dari The Sydney Morning Herald (3/5/2021).

Wu Xi menyerukan prinsip kesetaraan dalam hubungan antar negara dimana harus saling menghormati dan saling percaya. Ia juga tidak ingin kerja sama internasional yang telah terjalin rusak hingga mendorong ke dalam perpecahan atau bahkan konfrontasi karena memaksakan ideologi pada orang lain dan terlibat dalam politik kelompok.

Juga, ia menegaskan perihal masalah atas Xinjiang dan Hongkong adalah urusan dalam negeri Tiongkok yang menyangkut kepentingan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan Tiongkok. Bahkan ia juga menepis tuduhan tentang kerja paksa atau genosida di Xinjiang yang dianggap sebagai "kebohongan mutlak".