Dituduh Fasis Oleh Elon Musk, Ini Respons PM Australia

16 Sep 2024, 06:10 WIB

Rahmah N

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. (twitter.com/AlboMP)

Intinya sih...

PM Australia, Anthony Albanese, membalas kritik Elon Musk terkait RUU yang akan mendenda raksasa medsos.
Australia memperkenalkan RUU untuk mendenda perusahaan teknologi hingga 5 persen dari penghasilan tahunan karena melanggar kewajiban keamanan online.
Musk menyebut pemerintahan Australia 'fasis' setelah perselisihan dengan para pejabat terkait regulasi medsos.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, membalas komentar Elon Musk setelah tokoh teknologi sekaligus pemilik platform media sosial (medsos) X itu menyebut pemerintahannya 'fasis'. Sebab, mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan mendenda raksasa medsos karena menyebarkan informasi yang salah.

"Media sosial memiliki tanggung jawab sosial. Jika Musk tidak memahami hal itu, maka lebih mencerminkan dirinya daripada pemerintahan saya," ujarnya kepada wartawan pada Sabtu (14/9/2024), dikutip dari The Straits Times.

1. RUU terkait denda medsos yang sebar misinformasi dikritik Elon Musk

Pada 12 September, Negeri Kanguru memperkenalkan RUU memerangi misinformasi. Regulasi tersebut mencakup kewenangan untuk mendenda perusahaan-perusahaan teknologi raksasa hingga 5 persen dari penghasilan tahunan mereka karena melanggar kewajiban keamanan online.

Pemerintah Australia sedang menjajaki serangkaian langkah baru yang akan membuat perusahaan medsos bertanggung jawab lebih besar atas konten di platform mereka.

Menanggapi hal itu, Musk di hari yang sama menulis 'fasis' di akun pribadinya di platform X.

2. Serangkaian perselisihan Musk dengan regulasi medsos Australia

Komentar Musk terbaru itu menambah deretan perselisihannya dengan para pejabat Australia yang sudah berlangsung lama dengan Canberra terkait regulasi medsos.

Badan pengawas daring negara itu baru-baru ini membawa perusahaan Musk ke pengadilan, dengan tuduhan bahwa perusahan tersebut gagal menghapus video yang sangat kejam yang menunjukkan seorang pendeta di Sydney ditikam.

Namun, tiba-tiba mereka membatalkan upaya untuk memaksakan perintah penghapusan global terhadap X, setelah Musk meraih kemenangan hukum dalam sidang pendahuluan. Musk menyebutnya sebagai kemenangan kebebasan berbicara.

3. Australia akan membatasi usia minimum penggunaan medsos

Ilustrasi logo sosial media. (pexels.com/Tracy Le Blanc)

Australia berada di garis depan dalam upaya global untuk mengatur platform media sosial, yang mana negara ini memiliki komisioner eSafety yang berwenang memerintahkan penghapusan materi dan jejaring sosial.

PM Albanese pada 10 September mengumumkan rencana untuk menetapkan batasan usia minimum bagi anak-anak untuk menggunakan medsos dengan alasan kekhawatiran tentang kesehatan mental dan fisik. Albanese menggambarkan dampak situs-situs tersebut terhadap kaum muda sebagai ancaman.

Usia minimum bagi anak-anak untuk masuk ke situs seperti Facebook, Instagram, dan Tik Tok belum diputuskan. Namun, diperkirakan antara 14-16 tahun. Undang-undang yang melarang anak-anak mengakses medsos pun akan menjadikan Australia sebagai salah satu negara pertama di dunia yang memberlakukan pembatasan usia pada media sosial.

Meski begitu, langkah tersebut memicu reaksi keras dari para pendukung hak digital yang memperingatkan bahwa tindakan itu dapat mendorong aktivitas daring yang berbahaya, yang diam-diam justru dapat memunculkan dampak negatif yang lebih banyak, Reuters melaporkan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.