DK PBB Gagal Sepakati Resolusi Selat Hormuz Setelah Diveto Rusia dan China

Rancangan resolusi yang diinisiasi Bahrain mengalami beberapa revisi dengan tujuan melunakkan redaksi agar lebih banyak negara menyetujuinya.

Dilansir Euro News, pada versi awal, terdapat frasa all necessary means (semua cara yang diperlukan) yang dalam praktik PBB dapat mencakup opsi militer untuk menjaga kelancaran jalur pelayaran dan mencegah penutupan. Namun Rusia, China, dan Prancis menolak penggunaan kekuatan sehingga seluruh unsur ofensif dihapus dari naskah akhir.

Perubahan tersebut menghasilkan teks yang hanya memuat frasa all defensive means necessary (semua cara defensif yang diperlukan). Selain itu, penyebutan otorisasi Dewan Keamanan sebagai mandat resmi dihilangkan dan cakupannya dibatasi hanya pada Selat Hormuz tanpa melibatkan perairan sekitarnya.

Dalam bentuk final, resolusi itu mengimbau negara-negara pengguna jalur komersial di Selat Hormuz untuk menyelaraskan langkah defensif sesuai kondisi. Fokusnya adalah memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran di kawasan tersebut.

Langkah koordinasi itu mencakup pengawalan kapal dagang serta kapal komersial. Selain itu, upaya juga diarahkan untuk mencegah tindakan yang menutup, menghambat, atau mengganggu navigasi internasional.

Resolusi turut mendesak Iran menghentikan serangan terhadap kapal dagang dan komersial. Tuntutan lain mencakup penghentian gangguan terhadap kebebasan navigasi serta serangan pada infrastruktur sipil.

Iran melancarkan serangan ke hotel, bandara, bangunan hunian, dan fasilitas sipil lain di lebih dari 10 negara, termasuk negara tetangga di Teluk yang dikenal sebagai eksportir utama minyak dan gas alam. Aksi tersebut terjadi setelah operasi militer Amerika Serikat (AS) dan Israel yang dimulai pada 28 Februari 2026.

Negara-negara Teluk memandang langkah Iran menutup Selat Hormuz sebagai ancaman besar terhadap keberlangsungan mereka. Bahrain yang menjadi tuan rumah Armada Kelima AS serta menjabat perwakilan Arab di DK PBB dan presiden Dewan bulan ini aktif mendorong respons PBB atas situasi tersebut.

Setelah voting, Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz menilai tindakan mengarahkan senjata ke ekonomi global tak dapat diterima. Ia juga menyebut Rusia dan China berpihak pada rezim yang menekan kawasan Teluk dan rakyatnya sendiri.

Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani menyampaikan kegagalan adopsi resolusi memberi pesan keliru kepada dunia. Ia menilai kondisi itu menunjukkan ancaman terhadap jalur perairan internasional bisa terjadi tanpa respons tegas dari lembaga penjaga perdamaian global.

Di sisi lain, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia dan Duta Besar China untuk PBB Fu Cong menyebut AS dan Israel sebagai pemicu konflik yang memperluas krisis global. Keduanya menegaskan penghentian operasi militer menjadi langkah paling mendesak.

Duta Besar Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani menanggapi bahwa isi resolusi justru akan memperkuat tindakan AS dan Israel.

“Biarkan saya jelas — teks ini hanya akan memberanikan AS dan rezim Israel untuk melanjutkan tindakan-tindakan tidak sah dan kejahatan mengerikan mereka, sambil melindungi dari pertanggungjawaban,” ujarnya, dikutip Fox News.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan kepada Fox News bahwa Iran memiliki batas waktu hingga pukul 8 malam Waktu Timur untuk mengambil keputusan.

“Hanya Presiden yang tahu di mana posisi saat ini dan apa yang akan dia lakukan,” ujarnya.