Washington D.C., IDN Times - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bersiap menghadapi pemerintahan "shutdown" selama beberapa bulan bahkan bertahun-tahun. Seperti yang diketahui, pemerintahan "shutdown" adalah kondisi dimana pihak kongres gagal menyepakati anggaran yang diperlukan untuk pemerintahan secara operasional. Trump juga menegaskan bahwa ia tidak akan menandatangani RUU tanpa adanya pendanaan dinding perbatasan yang ditentang keras oleh oposisi.
Bagaimana awal ceritanya?
Dilansir dari The Guardian, ketika sebagian pemerintahan Amerika Serikat telah mencapai batas 2 minggu, Donald Trump mengatakan kepada para pemimpin Kongres di Gedung Putih bahwa ia siap menghadapi "shutdown" selama beberapa bulan bahkan beberapa tahun. "Tentu saja saya mengatakan itu," ungkap pernyataan Trump seperti yang dikutip dari The Guardian.
Trump juga mengancam akan memberlakukan keadaan darurat nasional dan membangun tembok perbatasan tanpa persetujuan dari pihak Kongres Amerika Serikat. Ia juga menyarankan apa yang disebutnya sebagai versi militer dari domain terkemuka sebagai metode untuk mendapatkan properti pribadi untuk konstruksi dinding. "Aku bisa melakukannya jika aku mau," ungkap pernyataan tambahan mengenai masalah ini yang dikutip dari The Guardian.
Orang nomor satu di Amerika Serikat ini kini menghadapi perpecahan dalam lini pemerintahannya, dimana pihak oposisi baru saja mendominasi DPR Amerika Serikat. Para pemimpin Demokrat muncul dari pertemuan pada hari Jumat, 4 Januari 2019, lalu melaporkan bahwa Presiden telah mengatakan dia siap untuk melakukan "shutdown" dalam waktu yang tidak ditentukan jika belum mencapai kesepakatan.
Donald Trump telah menunjuk Mike Pence (Wakil Presiden Amerika Serikat), Kirstjen Nielsen (Sekretaris Keamanan), dan Jared Kushner (Penasihat Presiden) untuk melakukan pertemuan dengan delegasi Kongres pada pertemuan yang dijadwalkan pada hari Sabtu, 5 Januari 2019, waktu setempat. Senator dari partai Demokrat, Jack Reed, mengkritik pernyataan Trump pada hari Jumat, 4 Januari 2019, sore.
"Mendeklarasikan darurat nasional yang dibuat-buat untuk menghindari persetujuan kongres adalah salah," ungkap pernyataan Jack Reed terhadap komentar Trump seperti yang dikutip dari The Guardian.
Konstitusi Amerika Serikat memberikan Kongres mengenai kekuasaan atas pendanaan federal sehingga Trump mungkin akan menghadapi tantangan hukum jika ia mencoba melakukan pembangunan tembok tanpa persetujuan dari Kongres.
Sebanyak 800.000 pekerja federal telah dipengaruhi oleh penutupan sejak tanggal 22 Desember 2018 lalu, ketika Trump menahan dukungannya untuk pendanaan baru sampai dia mendapatkan persetujuan dana sebesar 5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 71,1 triliun untuk membangun tembok perbatasan yang telah lama dijanjikan sejak tahun 2016 lalu. Menurut Trump, dibangunnya dinding tersebut bertujuan membendung aliran migran dan obat-obatan yang tidak berlisensi.
Ditanya mengenai nasib yang dihadapi para karyawan federal baik saat sedang cuti atau bekerja tanpa bayaran, ia mengklaim dukungan itu dan mengatakan mereka seperti dalam kasus penggemar berat dari apa yang kita lakukan. Ia juga mengklaim sebagian besar pekerja yang tidak dibayar adalah pendukung Demokrat. Kedua belah pihak terus berupaya menghindari kesalahan atas "shutdown" tersebut.
Dalam pertemuan di Gedung Putih pada bulan Desember 2018 lalu, Trump justru akan merasa bangga untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Sejak saat itu, Trump menyalahkan Demokrat yang masih belum mengubah pandangan mereka. Ketua DPR, Nancy Pelosi, menegaskan tidak akan menyetujui pendanaan tembok yang sudah direncanakan oleh Trump pada hari Kamis, 3 Januari 2019, malam waktu setempat.
"Kami tidak membangun tembok. Itu tidak ada hubungannya dengan politik. Itu ada hubungannya dengan tembok yang merupakan amoralitas antar negara.
"Ini cara berpikir lama. Itu tidak hemat biaya," ungkap pernyataan Nancy Pelosi seperti yang dikutip dari The Guardian.