Donald Trump Teken Kebijakan untuk Perketat Imigrasi
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan kebijakan imigrasi yang menugaskan militer di perbatasan, mengeluarkan larangan luas terhadap suaka, dan membatasi kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir. Trump menyatakan imigrasi ilegal sebagai keadaan darurat nasional pada Senin (20/1/2025).
Kebijakan tersebut mengikuti janji Trump saat kampanye untuk melakukan deportasi massal segera setelah menjabat. Washington menjadi semakin tidak ramah terhadap imigran tanpa status hukum sejak periode pertama pemimpin AS yang baru dilantik tersebut.
Partai Republik mengatakan, deportasi besar-besaran diperlukan setelah jutaan imigran menyeberang secara ilegal pada masa kepresidenan Joe Biden. Menurut perkiraan pemerintah, terdapat sekitar 11 juta imigran di AS secara ilegal atau dengan status sementara pada awal 2022. Angka itu menurut beberapa analis kini berjumlah 13 hingga 14 juta.
"Masuknya secara ilegal akan segera dihentikan, dan kami akan memulai proses pengembalian jutaan alien kriminal kembali ke tempat asal mereka," kata Trump dalam pidato pelantikannya, dikutip dari NBC News.
1. Trump perintahkan pembangunan tembok hingga pengiriman pasukan ke perbatasan
Trump menginstruksikan pembangunan kembali tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko, meluncurkan kembali proyek yang telah dihentikan oleh Biden.
Trump juga memerintahkan penangguhan pemukiman kembali pengungsi tanpa batas waktu hingga Program Penerimaan Pengungsi AS selaras dengan kepentingan Washington.
Pentagon juga diperintahkan untuk memberi dukungan bagi pembangunan tembok perbatasan, ruang penahanan, dan transportasi migran, serta memberi wewenang kepada Menteri Pertahanan untuk mengirim pasukan ke perbatasan jika diperlukan.
Selain itu, badan-badan federal juga diperintahkan untuk memulai proses pemberlakuan kembali kebijakan "Tetap di Meksiko", yang mengharuskan para migran menunggu pemeriksaan suaka. Untuk menghidupkan kembali program tersebut, diperlukan persetujuan dari pemerintah Meksiko, yang kini belum menyetujuinya secara terbuka.
Trump juga menginstruksikan badan-badan pemerintah untuk mengidentifikasi negara-negara yang tidak memberikan informasi yang cukup tentang warga negaranya agar AS dapat memeriksa dan menyaring mereka. Warga negara dari negara-negara tersebut kemudian akan dilarang memasuki Negeri Paman Sam.