Dua Pemimpin Pemberontak di Chad Kembali dari Pengasingan

Melansir Reuters, Erdimi adalah sepupu dari pemimpin Chad saat ini dan keponakan dari mantan Presiden Idriss Deby, yang meninggal tahun lalu. Erdimi meninggalkan Chad pada 2005 untuk memimpin pemberontakan melawan pemerintahan pamannya.

Bersama dengan UFR, Erdimi pada 2008 hampir berhasil menggulingkan kekuasaan pamanya. Sejak pemberontakan itu, UFR berusaha merebut kekuasaan. Pasukan UFR pada 2019 berhasil maju dari Libya jauh ke wilayah Chad sebelum konvoi mereka dihancurkan oleh jet tempur Prancis.

Erdmimi tiba di negaranya setelah 17 tahun berada di pengasingan, ia tiba dengan pesawat yang mendarat di ibu kota N'Djamena, dan berharap dialog nasional akan berhasil kembali menyatukan negara.

"Saya berharap semuanya akan berjalan dengan baik untuk mencapai perdamaian, rekonsiliasi dan ketenangan di negara ini," katanya, seraya menambahkan dia berharap untuk mengubah UFR menjadi partai politik.

Melansir France 24, tidak lama setelah Erdimi tiba, Nouri juga tiba di negaranya. Kedatangannya disambut oleh ratusan orang yang berkumpul dengan mengenakan jubah dan sorban berwarna putih.

Nouri adalah menteri pertahanan sebelum dia memutuskan untuk melakukan pemberontakan.

Sebelum kembali ke negaranya ini, Nouri sempat ditahan di Prancis pada 2019 dan didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan karena merekrut tentara anak-anak di Chad dan Sudan. Dia dibebaskan setahun setelahnya karena alasan kesehatan.

Kelompok pemberontak pimpinan Nouri, UFDD berbasis di Libya dan telah melemah setelah kelompok terpecah pada 2016, di mana mantan anggotanya membentuk kelompok lain, Front untuk Perubahan dan Kerukunan di Chad (FACT), yang memicu serangan di timur laut tahun lalu dan menyebabkan pemimpin Chad sebelumnya tewas.

Pada 8 Agustus, junta militer Chad berhasil menjalin kesepakatan dengan sekitar 40 kelompok pemberontak dan oposisi untuk menandatangani pakta perdamaian. Mereka akan melakukan pembicaraan mengenai pemilu pada hari Sabtu. Pembicaraan akan dihadiri 1.400 delegasi dari pemerintah militer, masyarakat sipil, partai oposisi, serikat pekerja, dan kelompok pemberontak.

Namun, Enrica Picco dari lembaga International Crisis Group (ICG) menyampaikan, pembicaraan pemilu memiliki tantangan besar, dimulai dengan waktu pembicaraan yang dirasa tidak cukup.

"Jadwal dialog, yang seharusnya berlangsung selama 21 hari, tidak kredibel," katanya.

Pemerintah militer yang mengambil alih kekuasaan pada tahun lalu menjajikan 18 bulan untuk menuju pemerintahan demokratis, tapi batas waktu itu akan segera tiba pada Oktober dan tidak ada tanda-tanda pemilu digelar dalam waktu dekat. Junta telah menyarankan perpanjangan selama 18 bulan lagi dalam transisi ke pemerintah sipil.

Pembicaraan itu juga menghadapi tantangan lainnya, yaitu dua kelompok pemberontak terbesar dan aliansi politik utama menolak untuk ikut dalam pembahasan. Mereka yang absen, termasuk FACT dan Wakit Tamma, koalisi besar partai oposisi dan kelompok masyarakat sipil. Mereka mengatakan pembicaraan tidak sesuai yang diinginkan.