Dubes AS untuk PBB Desak Internasional Tekan Militer Myanmar 

Pada 1 Februari, militer Myanmar yang disebut Tatmadaw melakukan kudeta. Kelompok militer tersebut juga menahan Aung San Suu Kyi, pemimpin The National League for Democracy (NLD), partai yang memenangkan pemilu Myanmar pada November 2020. Beberapa pemimpin senior partai juga ditahan.

Dalam proses kudeta militer, rakyat Myanmar menolaknya dan melakukan demonstrasi sebagai upaya menentang. Tindakan keras dilancarkan oleh pasukan keamanan untuk meredam massa demonstran. Puluhan orang demonstran hingga saat ini telah dilaporkan meninggal dunia. Beberapa di antaranya terkena tembakan peluru tajam.

Melansir dari laman Associated Press, Linda Thomas-Greenfield menegaskan dukungan Amerika Serikat untuk rakyat Myanmar. "Kami mendukung mereka dengan kuat," katanya. Dia juga ingin agar komunitas internasional memberikan tekanan kepada militer Myanmar.

Dengan menggunakan nama Burma, nama negara Myanmar sebelumnya, Linda Thomas-Greenfield mengatakan dewan keamanan PBB berencana melakukan pertemuan secepatnya. Menurutnya, mata dunia saat ini fokus ke Myanmar "dan jelas kita tidak bisa duduk diam melihat orang-orang terus disiksa dan hak asasi manusia mereka dihancurkan," katanya.

Pemerintahan baru Amerika Serikat yang saat ini di pegang oleh Joe Biden memberikan respon yang kuat dalam menanggapi kudeta militer di Myanmar. Kudeta militer dianggap menciderai demokrasi di negara tersebut dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh personel militer telah membuat AS memberikan tekanannya.

AS, melalui Departemen Keuangannya, telah membekukan aset miliaran dolar milik daftar pemimpin kudeta dan tokoh terkait yang disimpan di Amerika. Melansir dari laman Nikkei, sanksi AS juga akan berdampak kepada para anggota keluarga, perusahaan dan pejabat yang terkait dengan junta.

Setidaknya, ada 10 daftar nama pejabat dan mantan petinggi militer Myanmar yang asetnya sudah dibekukan. AS juga akan memberlakukan "kontrol ekspor secara ketat" pada jaringan bisnis yang menguntungkan militer seperti pasokan industri, telekomunikasi, dirgantara dan perlengkapan semikonduktor.

Ada beberapa perusahaan yang terkena dampak dari kebijakan sanksi AS. Tiga perusahaan yang jelas-jelas terdampak karena memiliki kaitan erat dengan militer adalah Myanmar Ruby Enterprise, Myanmar Imperial Jade Co. , dan Cancri (Gems and Jewellery) Co. 

Dalam konferensi persnya, Linda Thomas-Greenfield juga menegaskan kembali bahwa pemerintahan Joe Biden bertekad untuk kembali terlibat dengan dunia dan menjadikan Amerika Serikat kembali sebagai negara yang memimpin. Linda Thomas-Greenfield menyampaikan kekecewaan dengan Iran. Menurutnya, jika Iran kembali mematuhi kesepakatan nuklir, maka AS juga akan mencabut sanksi yang pernah diterapkan oleh Donald Trump.

Melansir dari laman US News, selain menyampaikan desakan untuk meningkatkan tekanan kepada militer Myanmar dan menyinggung masalah kesepakatan nuklir dengan Iran, Linda Thomas-Greenfield juga menyinggung masalah krisis kemanusiaan di Yaman, krisis nuklir di Korea Utara, serta masalah dengan Rusia dan Tiongkok.

Bersama Rusia, AS berharap untuk bisa bekerja sama dalam posisi di Dewan Keamanan untuk membawa perdamaian, kemakmuran, dan keamanan dunia. Dubes Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, mengatakan siap untuk menggelar "karpet merah" untuk Linda Thomas-Greenfield dan Moskow juga siap bekerja sama.

Menyinggung masalah dengan Tiongkok, Linda Thomas-Greenfield mengatakan telah bertemu dengan duta besar Zhang Jun. Menurutnya, AS akan tidak sepakat untuk beberapa persoalan terkait pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok “tetapi ada beberapa area di mana, kami berharap untuk bekerja sama dengan Tiongkok secara kooperatif" termasuk di perubahan iklim.