Dukung PPKM, Ini Saran PBB buat Indonesia Melawan Varian Delta

PPKM diterapkan pada 3-20 Juli 2020 di Pulau Jawa dan Pulau Bali, yang paling padat penduduknya di Indonesia, sebagai tanggapan atas beban kasus COVID-19 yang meningkat.

Aturan tersebut membatasi pertemuan publik, mengurangi jam buka, dan mengharuskan sebagian besar orang untuk bekerja dari rumah, di antara langkah-langkah lain yang dirancang untuk memperlambat penyebaran COVID-19.

Namun, para ahli Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa varian Delta menimbulkan ancaman di luar Jawa dan Bali.

“Semua wilayah negara harus memastikan implementasi dan pemantauan kesehatan masyarakat dan tindakan sosial yang tepat waktu, termasuk pembatasan pergerakan,” tulis WHO dalam laporannya pada 7 Juli.

Berdasarkan laporan tentang situasi pandemik di Indonesia, WHO menilai provinsi lain harus belajar dari Jakarta dan Jawa untuk. Mereka harus secara proaktif menerapkan tindakan darurat terlebih dahulu, sebelum situasi menjadi tidak terkendali.

WHO juga menyerukan tindakan mendesak diperlukan secara nasional untuk menanggapi lonjakan kasus, kematian, dan tingkat hunian tempat tidur rumah sakit.

"Tindakan itu harus mencakup penerapan langkah- langkah kesehatan dan keselamatan masyarakat (PHSM) yang ketat seperti pembatasan pergerakan yang terbukti efektif di India dan negara-negara lain yang menghadapi lonjakan COVID-19."

WHO menekankan bahwa peluncuran vaksinasi perlu dipercepat, terutama untuk populasi yang lebih tua yang memiliki cakupan rendah secara konsisten dan untuk kelompok rentan lainnya.

Hingga saat ini, Indonesia telah menerima 8,4 juta dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca melalui fasilitas berbagi vaksin global COVAX, dan tambahan 6,3 juta dosis vaksin lainnya diharapkan segera tiba. Hingga 8 Juli 2021, Indonesia telah menyalurkan lebih dari 46,8 juta dosis vaksin COVID-19 dengan dukungan badan-badan PBB termasuk WHO, UNICEF, dan UNDP.

WHO juga mengingatkan pengujian harus ditingkatkan. Lebih dari setengah dari 34 provinsi di Indonesia saat ini melakukan tes pada tingkat di bawah patokan yang direkomendasikan WHO yaitu 1 tes per 100 orang per minggu. Ini membuat isolasi kasus yang dikonfirmasi dan pelacakan kontak menjadi sulit.

WHO juga memperingatkan bahwa rumah sakit nasional perlu dilengkapi untuk menangani masuknya pasien COVID-19, termasuk memastikan ketersediaan ruang isolasi, peralatan medis, dan oksigen.

Seiring Indonesia melanjutkan perjuangannya untuk mengurangi krisis, PBB tetap teguh dalam mendukung pemerintah dan warga negara Indonesia.

“Saya ingin mengulangi rasa terima kasih PBB yang mendalam kepada petugas kesehatan garis depan yang bekerja sepanjang waktu untuk menjaga kita semua tetap aman. Ingat, badai ini akan berlalu. Dan kepedulian kita satu sama lain adalah apa yang memungkinkan kita untuk melewatinya,” kata Julliand dalam sebuah video berbahasa Indonesia yang dirilis pada 9 Juli lalu.

Sejak COVID-19 muncul sebagai ancaman kesehatan masyarakat tahun lalu, menurutnya, Tim Kemanusiaan PBB (Humanitarian Country Team/HCT) di Indonesia telah mendukung semua aspek respons yang dipimpin pemerintah terhadap krisis tersebut.

HCT menggabungkan badan-badan PBB serta aktor kemanusiaan lainnya seperti Masyarakat Palang Merah Indonesia (PMI), Federasi Palang Merah Internasional, dan banyak LSM nasional dan internasional.

Rencana Aksi HCT mencakup penyediaan peralatan medis dan test kit untuk mendukung sistem kesehatan Indonesia, membantu kampanye vaksinasi nasional di lapangan melalui peningkatan kapasitas dan saran teknis, memerangi informasi yang salah dan memberikan pesan kesehatan masyarakat yang akurat, serta mengisolasi sebagian masyarakat yang paling rentan dari dampak sosial dan ekonomi pandemi.

"Beberapa dari intervensi ini telah ditingkatkan dalam menanggapi beban kasus yang meningkat."