Dunia Anggap Hukuman Mati di Indonesia Sebagai Tindakan Kejam!

Berlokasi di pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, empat terpidana, Humprey Jefferson (Nigeria), Seck Osmane (Senegal/Afrika Selatan), Michael Titus Igweh (Nigeria) dan Freddy Budiman (Indonesia) dihukum dengan tembak mati. Keempat terpidana pun baru beberapa dari 14 orang yang juda telah dijatuhi hukuman mati.

Dengan kata lain masih ada 10 terpidana yang akan dieksekusi. Masalah yang disoroti para aktivis adalah ketidakadilan dalam penentuan hukuman. Amnesty International, sebuah kelompok aktivis HAM internasional mempermasalahkan dipercepatnya proses eksekusi. Menurut mereka, para terdakwa juga dikabarkan satu hari sebelum proses eksekusi, itu juga bentuk perampasan hak mereka.

Dari 14 terpidana, hanya empat yang merupakan orang Indonesia. Jumlah bukan orang Indonesia yang lebih tinggi membuat Direktur Amnesty International biro Asia Tenggara dan Pasifik, Rafendi Djamin akan membuat kegaduhan internasional. Menurut Rafendi harusnya Jokowi mempertimbangkan baik-baik sebelum menentukan eksekusi.

Kepada HuffingtonPost, Rafendi mengaku kalau Jokowi yang mulai memimpin sejak akhir 2014 menjadi satu-satunya orang nomer satu dengan ide eksekusi mati. Dalam beberapa abad terakhir, negara-negara Asia Tenggara tidak ada yang mengabulkan adanya hukuman mati.

Menurut Rafendi, sebagian besar pemimpin di dunia sudah mencoba perjuangkan negara tanpa hukuman mati. Menurut Rafendi justru Jokowi yang bertolak belakang dan terus lakukan tindakan yang dianggapnya gegabah dan kejam.

Seperti yang diketahui, salah satu hal yang jadi sorotan selama masa kepemimpinan Jokowi adalah masalah narkoba. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang ingin menghapuskan dan membuat jera para pengedar narkoba. Maka, hukuman mati dianggap hukuman yang tepat untuk mereka.

Justru hal itu yang membuat Indonesia dianggap akan memercikkan 'api' dengan negara lain. Hal tersebut diungkapkan Wakil Direktur Human Rights Watch biro Asia, Phelim Kine. Phelim mengatakan kalau Jokowi harusnya sadar kalau eksekusi mati adalah tindakan kejam dan akan berpotensi masalah diplomatis.

Phelim pun mengaku heran, kenapa Jokowi memberi hukuman mati pada penjahat narkotika. Menurutnya, hukum internasional sendiri telah melarang hal tersebut, jadi Jokowi harusnya mengikuti apa yang sudah jadi kebiasaan.

Sky News membahas tentang proses hukuman mati di Indonesia. Proses eksekusi mati di Indonesia berfokus pada tembak mati. Para terpidana akan dihadapkan di depan para eksekutor. Mereka bisa meminta untuk matanya ditutup atau tidak. Pasukan penembak diposisikan 10 meter dari terpidana.

Setelah semua persiapan selesai, para terpidana akan diberikan waktu bersama penasihat spiritual sesuai keyakinan masing-masing. Kemudian, pasukan penembak akan menunggu aba-aba dari komandan usai proses berdoa selesai.

Dengan satu aba-aba, regu tembak akan langsung mengeksekusi para terpidana. Apabila dalam tembakan pertama tidak meninggal, maka eksekutor harus menembak kepala terpidana untuk 'selesaikan tugasnya'.

Proses tersebut yang membuat Komisioner PBB bidang HAM, Zeid Raad Al Hussein merasa bahwa hukuman tersebut sangatlah kejam. Bahkan, menurutnya Indonesia adalah negara yang kejam karena telah mengeksekusi 19 terpidana sejak 2013. Menurutnya Indonesia sudah masuk negara paling 'produktif' dalam eksekusi mati di Asia Tenggara.

Malam sebelum eksekusi, keluarga dan kuasa hukum terpidana terus berusaha untuk meminta pemerintah mencabut hukuman pada terpidana. Namun, permohonan tersebut ditolak dan hukum di Indonesia tetap berlanjut sampai eksekusi.