Eks Presiden Afghanistan Sebut Joe Biden Lakukan Kekejaman

Sejak pasukan AS dan Sekutu secara resmi mengakhiri operasi militer di Afghanistan pada 2021, pasukan Taliban dengan cepat menguasai negara tersebut. Afghanistan segera diperintah oleh Taliban.

Tapi sampai saat ini belum ada satu negara pun yang mengakui pemerintahan itu. Dan Taliban yang berkuasa saat ini, dalam keadaan limbung karena ekonomi terus merosot dan ancaman kelaparan di depan mata. Banyak rakyat Afghanistan jatuh miskin.

Berdasarkan peringatan aktivis tentang ancaman bencana kemanusiaan di Afghanistan, Presiden Biden akhirnya menandatangani perintah pencairan dana milik Afghanistan sekitar 7 miliar dolar (Rp100 triliun).

Tapi dari dana yang dicairkan, hanya separuh yang akan digunakan untuk membantu masalah rakyat Afghanistan. Dilansir CNN, 3,5 miliar dolar (Rp50 triliun) sisanya akan digunakan untuk korban terorisme yang berjuang di pengadilan untuk mendapatkan kompensasi.

AS dan Sekutunya melancarkan operasi militer di Afghanistan setelah serangan 11 September 2001. Mereka memburu pemimpin al-Qaeda yang bersembunyi di Afghanistan dan disebut dilindungi oleh Taliban.

Langkah Presiden Biden mencairkan dan membagi dana cadangan Afghanistan tersebut segera mendapatkan respon. Di Afghanistan, banyak orang yang melakukan protes atas keputusan Biden.

Mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai juga angkat bicara tentang masalah tersebut. Dilansir Gandhara, Karzai tidak sepakat dengan cara Presiden Biden membagi dana cadangan milik Afghanistan itu.

"Kami bersimpati dengan mereka (korban 9/11) tapi orang Afghanistan adalah (juga) korban, banyak keluarga yang kehilangan nyawa mereka. Menahan uang atau menyita uang dari orang-orang Afghanistan atas nama mereka adalah tidak adil dan merupakan kekejaman terhadap orang-orang Afghanistan," jelas Karzai.

Dalam konferensi persnya, Hamid Karzai meminta bantuan orang-orang Amerika untuk menekan Joe Biden agar membatalkan perintah yang telah ditandatanganinya.

Sejak Taliban menguasai Afghanistan, semua bantuan luar negeri untuk negara itu langsung berhenti. Sebelumnya, hampir 80 persen dana yang didapatkan pemerintah Afghanistan adalah bantuan luar negeri, yang sebagian besar digunakan untuk menjalankan negara.

Ketika semua aliran bantuan berhenti, secara otomatis pemerintahan Taliban tercekik. Dana yang mereka miliki tidak cukup untuk membiayai pegawai pemerintah, rumah sakit, atau layanan pendidikan.

Taliban telah berusaha mengakses dana cadangan yang dibekukan, tapi tidak berhasil. Kini, mereka berusaha untuk meyakinkan pemerintah luar negeri memberikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Afghanistan.

Dilansir Al Jazeera, delegasi Taliban yang dipimpin Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi telah sampai di Qatar untuk bertemu delegasi Uni Eropa, para diplomat dan pejabat negara-negara Teluk.

Taliban yang mencari bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan, akan menghadapi tuntutan meningkatkan standar hak asasi manusia dan perempuan. Itu bakal jadi syarat Taliban bisa mengakses dana bantuan tersebut.