Eks Presiden Kolombia Tolak Tudingan Pembunuhan Massal

Mantan Presiden Kolombia, Alvaro Uribe mengadakan pertemuan dengan Presiden JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), Francisco de Roux dan mengusulkan adanya amesti kepada tahanan politik. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya polarisasi politik dan disebut akan memberikan kedamaian di Kolombia. 

Sedangkan dalam wawancara dalam BluRadio pada Rabu (18/8/2021), mantan presiden dari Partai Sentral Demokratik itu menyebut usulan ini tidak berarti amnesti ini tidak berarti impunitas. Bahkan Uribe juga memastikan amnesti ini berkaitan dengan isu lain, termasuk menghentikan kasus korupsi, penyelundupan narkoba dan memberikan kedamaian untuk menjadi negara yang lebih baik. 

Pasalnya ia menyebut adanya ketidakadilan, di mana mantan personel militer berada di dalam tahanan terkait konflik bersenjata. Sementara mantan petinggi gerilya tetap bebas dan dapat menduduki jabatan di parlemen, sesuai dengan perjanjian perdamaian di tahun 2016, dikutip dari The Rio Times. 

Dikutip dari Buenos Aires Times, Alvaro Uribe juga menolak bertanggung jawab atas kasus pembunuhan massal warga sipil ketika pemerintah berupaya meringkus kelompok gerilya. Sesuai dengan pernyataannya dengan salah satu anggota Komisi Kebenaran mengungkapkan bahwa ia tidak seharusnya bertanggung jawab atas aksi militer yang tidak pernah saya perintahkan.

Padahal selama kepemimpinan Uribe antara tahun 2002 hingga 2008, terdapat 6.400 kasus pembunuhan warga sipil yang dilakukan oleh militer. Kasus tersebut disebut sebagai positif palsu, di mana personel militer dengan sengaja membunuh warga sipil yang menyebutnya sebagai anggota gerilya untuk mendapat bonus. 

Bahkan meski sudah ada sejumlah personel militer yang mengaku jika dirinya memang melakukan tindakan kejam itu. Namun Uribe tetap menolak dan menyebut, "Tentara itu dipaksa untuk mengaku melakukan tindakan yang tidak mereka lakukan demi keringanan hukuman." 

Menanggapi pernyataan Uribe, senator sayap kiri Ivan Cepeda memberikan kritik keras kepadanya lantaran ia tidak mendukung kesepakatan damai yang disetujui pemerintah dan FARC. Ia juga menyerukan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM tidak dapat diberikan amnesti. 

"Apabila Uribe ingin amnesti, kondisinya sudah jelas bahwa pelanggaran terhadap kemanusiaan tidak dapat mendapat amnesti dan kebenaran tidak dapat terelakan. Ini kebenaran nyata yang ia ingin mengingkarinya dan ia menolak untuk mengakuinya" tulisan Cepeda dalam sosial medianya, dikutip dari DW. 

Di sisi lain, senator dan mantan kandidat presiden Gustavo Pedro justru menyetujui ide amnesti dan berkata, "Pengampunan secara sosial dan historis memang sulit dilakukan dan tidak dapat diulangi kembali tetapi ini momen penting untuk kedamaian di masyarakat."

Namun Pedro menambahkan jika sebelum dilakukannya amnesti,seluruh aset dan properti harus dikembalikan dan harus dicek kembali kebenarannya, dilansir dari The Rio Times.