Eksekusi Mati Iran Melonjak Dua Kali Lipat di 2025

Pola kenaikan eksekusi sebenarnya sudah tampak sebelum gelombang demonstrasi besar pada 2022 yang dipicu kematian Mahsa Amini dalam tahanan. Perempuan Kurdi berusia 22 tahun itu ditangkap polisi moralitas di Teheran karena dinilai mengenakan jilbab tak sesuai ketentuan.

Unjuk rasa yang meluas kala itu menjadi salah satu tantangan paling serius bagi rezim teokrasi Iran dalam beberapa tahun terakhir. Merespons situasi tersebut, pemerintah mempercepat pelaksanaan hukuman mati dari sekitar 520 kasus pada 2022 menjadi 832 kasus pada 2023 menurut verifikasi IHR.

Meski terdapat sejumlah perkara yang menargetkan demonstran atau individu yang dicurigai sebagai mata-mata, sebanyak 99 persen eksekusi tetap berkaitan dengan kasus pembunuhan dan pelanggaran narkoba dengan komposisi yang relatif stabil.

Aktivis hak asasi manusia menilai angka eksekusi kerap meningkat saat pemerintah merasa berada di bawah tekanan. Lonjakan terbaru tercatat setelah konflik 12 hari dengan Israel pada Juni serta serangkaian kekalahan yang dialami kelompok proksi Iran di kawasan Timur Tengah.

Dilansir dari Iran Internasional, sejumlah pengungsi Afghanistan yang dipulangkan secara paksa dari Iran dilaporkan mengalami penahanan tanpa proses hukum jelas, penyiksaan, hingga pembunuhan di luar proses peradilan setibanya kembali di Afghanistan, berdasarkan investigasi Afghanistan International.

Laporan itu mencatat sedikitnya enam kasus pembunuhan ekstrayudisial dan 11 kasus penahanan. Angka korban sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar. Keluarga korban secara terbuka menuding Taliban berada di balik pola kekerasan yang berulang.

Skala pemulangan meningkat tajam setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan gencatan senjata dalam konflik 12 hari. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat lebih dari 500 ribu warga Afghanistan diusir dalam rentang 24 Juni hingga 9 Juli 2025.

Menteri Dalam Negeri Iran Eskandar Momeni menyebut sekitar 1,5 juta warga Afghanistan telah dideportasi sepanjang tahun ini. Mayoritas dari mereka termasuk kelompok rentan seperti mantan pejabat pemerintah, jurnalis, dan aktivis masyarakat sipil yang melarikan diri setelah Taliban kembali berkuasa pada 2021.

Sejumlah individu yang dipulangkan dari Iran dilaporkan tewas dalam rentang waktu singkat setelah kembali ke Afghanistan. Kamin Jan, eks pegawai kementerian dalam negeri Afghanistan, ditembak mati di provinsi Takhar beberapa pekan setelah pemulangan.

Jenazah Gul Ahmad, juga eks pegawai kementerian dalam negeri, ditemukan di Farah usai lebih dari tiga bulan ditahan kelompok bersenjata yang membawa kartu identitas intelijen Taliban. Abdulwali Naimi, eks perwira pasukan khusus asal Panjshir, ditemukan meninggal di Kabul dua pekan setelah deportasi, sementara Ezzatullah, bekas komandan partai Junbish-e Milli di Sar-e Pol, dibunuh sehari setelah tiba karena masa berlaku visanya habis.

Ancaman juga menyasar tokoh oposisi Afghanistan di dalam wilayah Iran. Eks jenderal polisi Ikramuddin Sari tewas ditembak penyerang bertopeng di Teheran. Peristiwa ini menjadi pembunuhan kedua dalam kurun kurang dari empat bulan, setelah penembakan Maroof Ghulami di Mashhad.

Rangkaian insiden tersebut memicu kekhawatiran serius atas pelanggaran prinsip non-refoulement internasional yang melarang pemulangan seseorang ke wilayah yang mengancam nyawa atau kebebasannya. Meski telah menerima peringatan berulang dari berbagai organisasi hak asasi manusia, Iran tetap melanjutkan kebijakan deportasi.

Filippo Grandi, Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi, menilai pemulangan paksa dari Iran maupun Pakistan sangat mengkhawatirkan karena memaksa orang kembali ke kondisi yang tak aman.