Jakarta, IDN Times - Warga Ekuador mengadakan referendum mengenai serangkaian tindakan untuk mengatasi kekerasan geng kejahatan pada Minggu (21/4/2024). Para pemilih harus menerima atau menolak 11 pertanyaan, sebagian besar mengenai keamanan.
Ekuador saat ini sedang terguncang akibat meningkatnya kekerasan geng bersenjata. Negara itu telah dijadikan tempat untuk mengangkut narkoba oleh penyelundup kokain di Amerika Latin.
Dilansir Reuters, survei menunjukkan pemilih kemungkinan besar akan mendukung tindakan yang diajukan Presiden Ekuador Daniel Noboa. Dia meminta pemilih mendukung patroli gabungan polisi-militer, ekstradisi penjahat, hukuman yang lebih lama karena terorisme dan pembunuhan, serta kejahatan geng narkoba.
Para pemilih juga diminta mempertimbangkan apakah harus ada pengawasan senjata yang lebih ketat di wilayah yang dekat dengan penjara, tidak adanya pembebasan bersyarat untuk kejahatan seperti penculikan atau pendanaan terorisme, dan apakah militer boleh menggunakan senjata yang disita.
“Hasil referendum ini akan menentukan arah kebijakan yang akan kita ambil. Sebagai pemimpin, kami wajib mematuhi hal ini," ujarnya.
Lima dari langkah-langkah yang direncanakan jika disahkan dapat mengubah konstitusi negara.
Rafaella Jaramillo, seorang mahasiswa dari Guayaquil, berencana untuk memberikan suaranya untuk "menghindari" kejahatan.
“Kami menginginkan perubahan radikal dalam keamanan negara kami dan referendum adalah senjata ampuh untuk memerangi kejahatan,” katanya.
Dilansir DW, Ekuador mengalami peningkatan kekerasan baru-baru ini, yang terkait dengan geng yang memiliki hubungan dengan kartel internasional. Para penjahat itu menggunakan pelabuhan di Ekuador untuk mengangkut narkoba ke Amerika Serikat dan Eropa.
Pada Januari, seorang pemimpin geng narkoba besar keluar dari penjara dan geng-gengnya menculik puluhan orang, termasuk polisi dan penjaga penjara. Negara itu juga dikejutkan atas serangan terhadap sebuah studio TV selama siaran langsung, yang menewaskan 20 orang.
Atas kekerasan yang terjadi, Noboa menyatakan keadaan dalam konflik bersenjata internal, yang memungkinkan menggunakan kekuatan darurat untuk mengerahkan tentara.
Setidaknya selusin politisi telah terbunuh dalam setahun terakhir, termasuk calon presiden Fernando Villavicencio. Pembunuhan di Ekuador pada tahun lalu telah meningkat menjadi 43 per 100 ribu penduduk, naik dari enam kasus pada 2018.
Referendum juga mencakup kebijakan yang memungkinkan pekerja untuk dikontrak per jam. Para penentang menganggap hal itu akan menguntungkan perusahaan-perusahaan kaya dan internasional, serta mengakui adanya arbitrase internasional.
Susana Giraldo, guru yang berbasis di Guayaquil, yakin referendum tidak akan menyelesaikan masalah keamanan dalam semalam dan digunakan sebagai metode untuk mengesahkan undang-undang yang menguntungkan perusahaan dan orang kaya. Dia mengatakan menyetujui undang-undang kontrak per jam akan menjadi kejahatan bagi warga miskin.
“Ada beberapa pertanyaan yang tampaknya ditujukan untuk kepentingan pribadi dan pertanyaan lain yang tidak bermanfaat bagi negara sama sekali,” kata mahasiswa Adriel Jacome.
Noboa telah memerintahkan pemadaman listrik setiap hari selama berjam-jam pada minggu ini di tengah kekurangan energi akibat kekeringan, yang menurut beberapa lembaga survei dapat merusak citranya. Sebagian besar energi Ekuador berasal dari pembangkit listrik tenaga air.