Quito, IDN Times - Pengadilan Konstitusi Ekuador menyetujui dekriminalisasi terhadap tindakan aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan. Keputusan ini setelah adanya protes dari aktivis perempuan dan berbagai kalangan untuk melegalkan aborsi di negara Amerika Selatan tersebut.
Bahkan keputusan dekriminalisasi aboris ini menjelang pergantian presiden sayap kanan terpilih Guillermo Lasso yang selama masa kampanye selalu menentang pelegalan aborsi di Ekuador.
Pada hari Rabu (28/04/2021) Pengadilan Konstitusi Ekuador setujui dekriminalisasi aborsi di negaranya. Pada pemungutan suara dalam sidang menunjukkan terdapat tujuh orang setuju berbanding dua orang yang menolak. Hasil tersebut membuat dua ayat dari Kode Hukum Pidana disetujui yang memperbolehkan aborsi bagi kehamilan akibat kasus pemerkosaan
Keputusan ini disetujui setelah adanya gugatan inkonstitusional yang diajukan oleh kelompok aktivis perempuan pada tahun 2020 lalu. Selain itu, pihak aktivis perempuan, HAM di Ekuador sudah selama dua tahun lamanya menyuarakan aksinya agar disetujuinya pelegalan aborsi, dilansir dari DW.
Mengutip dari El Universo, sebelum dibukanya sidang paripurna di Pengadilan Konstitusi tersebut berbagai aktivis perempuan baik yang menolak maupun mendukung hadir dengan mambawa spanduk beserta alat musik di depan gedung. Bahkan pihak pendukung pelegalan aborsi dan penolak aborsi saling bersaut-sautan menyatakan suaranya.
Sementara Kepolisian Nasional ikut berjaga di depan gedung Pengadikan Konstitusi untuk mencegah terjadinya keributan antara kedua belah pihak. Diketahui para aktivis juga membuka perdebatan terkait dengan isu ini melalui internet dengan #AbortoPorViolacion dan memosting foto hingga Mahkamah Konstitusi menyatakan keterangannya.
Mengutip dari El Telegrafo, meski sudah disetujui oleh Pengadilan Konstitusi tetapi masih terdapat perdebatan untuk meningkatkan pelegalan aborsi pada korban pemerkosaan. Pengugat melihat kalimat "seseorang yang mengalami kelainan mental", sehingga mereka meminta kalimat tersebut dihapus. Maka paragraf 2 dari artikel 150 akan menjadi "jika kehamilan adalah konsekuensi dari pemerkosaan perempuan."
Selama ini di Ekuador sudah terjadi banyak kasus kehamilan dan kelahiran perempuan di bawah umur. Bahkan menurut Institut Nasional Statistik dan Sensus (INEC) mengatakan apabila rata-rata terdapat 2.181 kelahiran dari perempuan di bawah 14 tahun.
Menurut Kementerian Kesehatan Publik, sekitar 80 persen kehamilan perempuan di bawah 14 tahun merupakan hasil dari kekerasan seksual dan sisanya merupakan akibat dari pemerkosaan.