El Salvador: Jurnalis yang Sebar Pesan Geng Kriminal Dibui 15 Tahun 

Dorongan parlemen untuk menyetujui hukuman pada media massa yang kedapatan menyebarkan pesan terkait geng kriminal ini berkaitan dengan lonjakan kasus kekerasan pada akhir Maret lalu. Bahkan, sesuai dengan kebijakan itu, maka awak media dapat dihukum 10-15 tahun penjara. 

Sesuai sidang parlemen yang digelar pada Selasa lalu, sebanyak 63 anggota parlemen menyetujui kebijakan ini. Sedangkan, anggota parlemen yang menolak pengesahan dilaporkan hanya sembilan orang dan dua sisanya memutuskan untuk tidak memilih, dikutip dari DW. 

Dilansir France24, reformasi kode hukum yang diajukan oleh Presiden Bukele ini ditujukan bagi pihak yang memproduksi dan menyebarkan pesan atau komunikasi yang bersumber atau diduga bersumber dari organisasi kriminal, yang disebut dapat meningkatkan kepanikan dan kekhawatiran masyarakat. 

"Ketika Jerman ingin menghapus Nazisme, mereka melarang adanya simbologi Nazi di dalam aturan hukumnya, termasuk di dalamnya, perpesanan, permintaan maaf, dan semua yang mempromosikan Nazisme. Sekarang, kita akan melakukan hal yang sama dengan geng kriminal," ujar Bukele lewat ciutan Twitter-nya. 

Menanggapi keputusan parlemen, Asosiasi Jurnalis El Salvador (APES) menyatakan penolakannya dan dituding sebagai langkah baru Presiden Bukele untuk menyensor media di negara Amerika Tengah tersebut. 

"Kami menyebut jika reformasi ini sangat jelas sebagai upaya untuk menyensor media massa. Memblokir jurnalis untuk melaporkan realitas geng kriminal yang berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat akan membuat ilusi yang tidak dipercaya kebenarannya," kata APES. 

Di sisi lain, Inter American Press Association (IAPA) menyebut, hukum baru ini sama halnya dengan kriminalisasi pekerjaan dari media massa dan jurnalis. 

"Sensor secara langsung kepada media akan berdampak besar terhadap masyarakat untuk menemukan solusi atas masalah mereka. Sebuah negara tidak dapat memblokir kekerasan dengan menyensor opini publik, lantaran itu sarana perdebatan publik agar masyarakat dapat menemukan solusi dari masalah tersebut," kata Jorge Canahuati selaku presiden IAPA, dikutip Associated Press. 

Sejak pemberlakuan darurat militer pada akhir Maret lalu, lebih dari 6.000 terduga anggota geng kriminal ditangkap oleh aparat. Hal itu disebut sebagai upaya untuk meringkus geng kriminal setelah terjadinya aksi kekerasan besar-besaran yang menewaskan 87 orang selama tiga hari. 

Meski begitu, aksi penangkapan terduga geng kriminal ini disebut sebagai tindakan yang salah dan melanggar HAM. Pasalnya, dari ribuan orang yang ditangkap, banyak terduga tersangka yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan anggota geng kriminal. Alhasil, laporan kehilangan anggota keluarga melonjak. 

Dilaporkan The Guardian, ratusan ibu dan istri dari anggota keluarganya yang hilang lantaran ditangkap aparat keamanan berkumpul di luar pangkalan Angkatan Laut. Mereka tengah mencari informasi keberadaan dan keadaan terbaru soal anggota keluarganya. 

Salah satu warga yang kehilangan anggota keluarganya, Carmen Rodriguez, masih belum mengetahui keadaan suami, saudara laki-laki, dan keponakannya yang ditangkap aparat keamanan seminggu lalu. Ia menyebut polisi menangkap keluarganya yang tidak bersalah. 

"Mereka menangkap orang yang benar dan menuduhnya sebagai orang bersalah. Ini memang baik bagi polisi untuk melakukan tugasnya, tapi ini tidak adil jika mereka juga menangkap orang pekerja dan bahkan lebih parahnya, mereka memperlakukan tahanan seperti binatang," ungkap Rodriguez.