El Salvador: Presiden Bukele Sebut Ia Diktator di Twitter

Perubahan keterangan dalam profil Twitter Nayib Bukele menjadi "Dictador de El Salvador" merupakan bentuk candaan darinya. Selain itu, ini juga sebagai bentuk sindiran kepada berbagai pihak yang selama ini menyebut bahwa dirinya memiliki kecenderungan untuk menjadi diktator di negara Amerika Tengah itu.

Aksi Bukele kali ini mendapatkan berbagai tanggapan dan tak jarang memberikan komentar provokatif dari pengguna sosial media. Padahal sebelumnya, presiden yang berasal dari kelompok milenial itu memberikan keterangan dalam biografi Twitternya dengan Presiden El Salvador dan ayah Layla.

Namun diketahui jika Presiden Bukele kerap mengganti keterangan dalam bio akun sosial medianya. Bahkan menurut keterangan kantor kepresidenan, Bukele sendiri yang mengganti biografinya menjadi kata diktator El Salvador, dilansir dari France24. 

Dilaporkan dari Reuters, kepala direktorat HAM Amnesty International, Erika Guevara-Rosas yang selama ini kerap memberikan kritik pada Bukele menyebut, "Ini merupakan bentuk bahasa ejekan yang ditunjukkan kebiasaan presiden kepada siapapun yang meragukan dan memberikan kritik padanya."

Sedangkan, The International Human Rights Foundation (IHRF) juga turut memberikan kritik kepada Bukele dan mendesaknya untuk bertanggung jawab kepada posisinya sebagai seorang presiden. "Ingatan mengenai sejarah dan penghormatan kepada para korban masa diktator El Salvador seharusnya dapat menjadi refleksi padanya untuk keseriusannya dalam komunikasi presidensial" tambah IHRF.  

Bukele juga pernah menyangkal adanya unsur kediktatoran di El Salvador di tengah kritik dari berbagai sektor yang mengecam tindakan pemerintahannya yang cenderung mengarah pada otoriterisme, dikutip dari laman DW.

Pemerintahan Bukele sudah mendapakan kecaman dari Amerika Serikat setelah ia menunjuk hakim Mahkamah Agung yang berasal dari partainya sendiri. Bahkan, presiden berusia 40 tahun itu juga sudah mengesahkan hukum yang memperbolehkan pencalonan presiden selama dua periode berturut-turut yang disebut akan memuluskan jalannya untuk kembali berkuasa. 

Pada tahun lalu, Bukele juga mendapatkan kecaman usai mengirimkan pasukan militer ke dalam Gedung Parlemen yang disebut sebagai tindakan intimidasi kepada anggota legislatif agar bersedia meresmikan undang-undang baru di negara berpenduduk 6,5 juta jiwa itu, dilansir dari Reuters.

Sementara itu, terdapat pula komplain terhadap Eksekutif El Salvador. Kali ini komplain datang dari hakim Juan Antonio Durán yang menyebut jika jumlah pasukan militer meningkat dan terus melakukan pengawasan di sekitar tempat tinggalnya. 

Pasalnya, Duran merupakan seorang yang mengomunikasikan gugatan dalam melawan Eksekutif El Salvador terkait reformasi hukum. Ia menganggap gugatan tersebut diajukan oleh IACHR lantaran disebut sebagai serangan independensi Yudisial, dikutip dari DW.