Erdogan Minta Swedia-Finlandia Tunjukkan Hasil Tuntutan Turki 

Swedia dan Finlandia yang merasa keamanan kawasannya terancam, memutuskan untuk berhenti jadi negara netral dan akhirnya mendaftar bergabung dengan NATO. Tapi upaya itu terganjal oleh Turki yang tidak mau menerima dua negara Nordik tersebut.

NATO pada Selasa memfasilitasi pembicaraan antara Turki dengan Swedia dan Finlandia untuk kembali membahas masalah tersebut.

Dilansir Anadolu, Turki diwakili oleh Presiden Erdogan dan NATO diwakili oleh Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg. Sedangkan Finlandia diwakili Presiden Sauli Niinisto dan Swedia diwakili oleh Perdana Menteri Magdalena Andersson.

Negara pendaftar NATO harus disetujui oleh semua anggota tanpa terkecuali. Saat ini, Turki adalah negara anggota yang keberatan untuk menerima Swedia dan Finlandia bergabung. Dua negara Nordik itu dinilai melindungi organisasi yang dianggap teroris yakni PKK dan YPG, kelompok pejuang Kurdi.

Sebelum empat pemimpin bertemu pada Selasa, sehari sebelumnya NATO secara resmi telah mengundang perwakilan dari tiga negara untuk bertemu. Dilansir dari laman resminya, NATO mengatakan pembicaraan itu dilakukan untuk mengikuti pertemuan yang telah berlangsung beberapa pekan sebelumnya.

Fokus utama pembahasan adalah pada masalah keamanan yang diangkat oleh Ankara demi membuat kemajuan pada upaya persetujuan NATO menerima Stockholm dan Helsinki menjadi anggota.

Dikutip dari Reuters, sebelum berangkat menuju Madrid untuk KTT NATO tersebut, di bandara, Presiden Erdogan telah menyampaikan pendapatnya jelang pertemuan empat arah.

"Kami tidak ingin kata-kata kering, kami ingin hasil. Kami muak mengoper bola di lini tengah. Sampai sekarang, mereka menghasilkan kata-kata," kata Erdogan merujuk pada Finlandia dan Swedia.

Ada tiga masalah keamanan utama yang dikhawatirkan oleh Turki agar pihaknya bisa menerima Swedia dan Finlandia menjadi anggota NATO. Menurut BBC, tiga masalah tersebut berasal dari PKK, PYD dan Gerakan Gulen.

PKK adalah Partai Pekerja Kurdistan. Mereka kelompok yang berbasis di Turki, berupaya mendirikan pemerintahan sendiri untuk minoritas Kurdi. PKK dinilai kelompok teroris oleh Turki, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE) dan Inggris.

PYD adalah partai politik Kurdi. Mereka berada di timur laut Suriah dan memiliki sayap militer bernama YPG. Sayap militer ini memainkan peran kunci dalam memerangi ISIS karena mendukung pasukan koalisi AS.

Baik PYD atau YPG tidak ada dalam daftar teror AS, Inggris atau UE. Namun Ankara menegaskan mereka adalah perpanjangan dari PKK dan dianggap sebagai kekuatan teroris.

Sedangkan Gerakan Gulen adalah kelompok jaringan pendukung Fethullah Gulen yang dinilai Turki sebagai kelompok yang mencoba melancarkan kudeta pada pemerintah Turki di 2016 lalu.

Turki menilai Swedia dan Finlandia mendukung kelompok-kelompok itu. Daily Sabah menjelaskan Ankara meminta Stockholm dan Helsinki mencegah kelompok tersebut mengumpulkan dana, merekrut anggota baru dan memastikan mereka mengakhiri kegiatan propaganda melawan Turki.