Erdogan: Perjanjian dengan Swedia-Finlandia Kemenangan Turki

Tercapainya kesepakatan dengan Turki ternyata tidak membuat langkah Swedia-Finlandia untuk gabung dengan NATO menjadi 100 persen aman. Keputusan untuk menerima Swedia-Finlandia kini memasuki tahap ratifikasi dari 30 negara anggota NATO. Artinya, parlemen Turki masih dapat menjegal langkah kedua negara itu dengan tidak meratifikasi keputusan tersebut.

Erdogan sendiri telah memperingatkan kemungkinan diambilnya langkah tersebut jika Swedia dan Filnandia gagal memenuhi janji-janjinya yang tertuang dalam memorandum yang telah disepakati.

Erdogan menegaskan bahwa Turki memerlukan aksi nyata dari kedua negara tersebut bukan hanya janji belaka dan akan mengawasi perkembangan dari pelaksanaan poin-poin dalam memorandum tersebut.

“Kuncinya adalah agar janji menjadi kenyataan. Dalam periode mendatang, kami akan memantau penegakan unsur-unsur dalam nota dan akan mengambil langkah-langkah yang sesuai. Pertama Swedia dan Finlandia harus melaksanakan tugas mereka dan itu ada dalam teks. Tetapi jika tidak, tentu saja tidak mungkin ratifikasi dikirim ke parlemen kami," kata Erdogan saat konferensi pers, dilansir dari Al Jazeera.

Salah satu poin dalam persetujuan tersebut mengharuskan Swedia-Finlandia agar segera menjawab permintaan Turki untuk mengekstradisi individu yang telah dilabeli Turki sebagai teroris.

Erdogan mengklaim, Swedia dan Finlandia telah berjanji untuk mengekstradisi sekitar 73 individu ke Turki. Klaim ini kemudian dinilai beberapa pihak sebagai sebuah anomali. Pasalnya, memorandum tersebut tak memuat jumlah pasti dari individu yang akan diekstradisi ke Turki.

Para jurnalis juga meragukan angka tersebut memang benar telah dijanjikan oleh Swedia dan Finlandia. Pada pernyataan pertamanya, Erdogan hanya mengklaim 60 orang yang akan diekstradisi dari kedua negara Nordik tersebut, dilansir dari The Guardian. 

Swedia dan Finlandia belum memberi respon terhadap klaim Turki tersebut.

Perdana Menteri Swedia, Magdalena Andersson, menegaskan proses ekstradisi tersebut tidak akan dilakukan dengan semena-mena dan tetap mengikuti prosedur hukum yang ketat. Andersson juga mengatakan, tidak akan ada individu dengan berkewarganegaraan Swedia yang diekstradisi. 

“Saya tahu ada beberapa orang yang khawatir bahwa kami akan mulai memburu orang dan mengekstradisi mereka, dan saya pikir penting untuk mengatakan bahwa kami selalu mengikuti hukum Swedia dan konvensi internasional, dan kami tidak pernah mengekstradisi warga negara Swedia,” kata Perdana Menteri Swedia, Magdalena Andersson kepada penyiar publik SVT pada hari Rabu, dilansir dari The Guardian.