Erdogan: Saudi Ingin Beli Drone Turki

Hubungan antara Turki dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) memburuk ketika Turki mundur dalam koalisi memblokade Qatar pada tahun 2017. Saat itu, Arab Saudi dan negara-negara tetangga, termasuk Mesir, memutuskan memblokade Doha. Awal tahun ini, Saudi dan negara sekutunya berdamai dan bersepakat mencabut blokade tersebut.

Tapi hubungan yang memburuk antara Turki dengan Saudi bukan hanya karena itu saja. Hubungan mereka tegang ketika jurnalis Middle East Eye bernama Jamal Khashoggi pada 2018 diduga dibunuh di konsulat Saudi yang ada di Istanbul. Akibat hubungan yang memburuk tersebut, Saudi melakukan boikot informal dan ekspor perdagangan Turki ke Saudi anjlok hingga lebih dari 90 persen.

Namun, ketika kini kondisi politik telah berubah dengan janji pengurangan dukungan AS ke Saudi, maka Arab sepertinya bermanuver dan berbalik arah ke Turki. Melansir dari kantor berita Reuters, dalam sebuah konferensi pers Erdogan mengatakan "Arab Saudi meminta kami menyediakan drone bersenjata. Harapan kami adalah menyelesaikan masalah ini dengan tenang, tanpa memanas," klaimnya.

Baru-baru ini ada latihan militer bersama di Mediterania Timur yang dilakukan oleh Yunani. Arab Saudi sendiri mengirimkan beberapa jet tempur F-15 mereka dalam latihan tersebut. Sedangkan di sisi lain, Yunani dan Turki sedang berselisih. Erdogan mengkritik latihan bersama antara kerajaan Saudi dan Yunani itu.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa "tidak ada alasan bagi hubungan kami dengan Arab Saudi untuk tidak diperbaiki. Jika mereka mengambil langkah positif, kami akan mengambil langkah positif. Hal yang sama berlaku untuk UEA. Kami tidak ingin bertengkar dengan siapa pun," katanya.

Dalam satu dekade terakhir, Turki adalah salah satu produsen dan pengguna drone utama di dunia. Mereka memiliki beberapa jenis drone yang efektif dan tangguh di medan pertempuran. Perang selama enam minggu antara Azerbaijan dan Armenia yang memperebutkan Nagorno-Karabakh, telah memaksa PM Nikol Pashinyan dari Armenia menandatangani kesepakatan damai.

Salah satu unit utama yang memiliki pengaruh dalam kemenangan Azerbaijan atas Armenia adalah penggunaan drone pasukan Azeri yang didapatkan dari Turki. Drone-drone tersebut dinilai mampu secara presisi meluncurkan rudal ke target sasaran.

Selain itu, drone Turki juga telah dikerahkan secara efektif untuk terjun dalam peperangan di Suriah dan Libya. Pesawat nirawak buatan Ankara telah teruji dan dalam harga, jelas jauh lebih murah dari pada buatan Amerika Serikat atau Israel.

Dengan rekam jejak Turki sebagai produsen dan pengguna drone yang teruji, ada spekulasi yang beredar bahwa permintaan Saudi tersebut adalah cara menghindari embargo senjata dari Barat. Barat telah mengkritik perang di Yaman yang itu melibatkan Saudi sebagai pemimpin koalisi pasukan.

Lebih jauh dari itu, melansir dari laman Al Jazeera, Riyadh sudah memiliki perjanjian transfer teknologi dengan perusahaan swasta Turki yang bernama Vestel, yang memungkinkan Arab Saudi untuk membuat drone militernya sendiri.

Sementara ini, beberapa kesepakatan senjata antara AS dengan Saudi yang dilakukan di era Donald Trump, dibekukan oleh Joe Biden. Karena itu, bisa jadi klaim yang disampaikan oleh Erdogan bahwa Saudi meminta pesawat nirawak Turki itu benar adanya.

Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Erdogan, selain ia mengatakan bahwa Saudi meminta drone buatan Turki, Erdogan juga menyampaikan keinginannya untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara lain seperti halnya Mesir.

Dalam beberapa tahun terakhir, Turki telah bersitegang dengan Mesir. Presiden Mohammad Mursi sahabat Erdogan, digulingkan pada tahun 2013 lalu. Negeri Piramid juga bekerja sama dengan Yunani dalam menandatangani perjanjian maritim yang membuat Turki marah.

Selain itu, di Libya, Mesir dan Turki mendukung kelompok yang berseberangan. Meski dalam pertentangan seperti itu, melansir dari laman Middle East Eye, pemerintah Turki telah melakukan kontak diplomatik dengan Mesir untuk berusaha memperbaiki hubungan.

Pihak Kairo juga menyampaikan bahwa tindakan Turki "harus menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip Mesir" untuk menormalkan hubungan.